PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK NORMATIF PEKERJA PKWT PASCA BERLAKUNYA UNDANG UNDANG CIPTA KERJA PADA PT. PLN (PERSERO) WILAYAH MAKASSAR = Legal Protection of the Normative Rights of Fixed-Term Employment Contract (PKWT) Workers Following the Enactment of the Job Creation Law: A Study at PT PLN (Persero) Makassar Region

Latar Belakang: Perlindungan hukum terhadap hak normatif pekerja merupakan amanat konstitusi dalam sistem ketenagakerjaan Indonesia. Namun, pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, muncul stigma melemahnya perlindungan bagi pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), khususnya akibat dihapusnya batasan durasi PKWT serta semakin luasnya jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan. Kondisi ini berpotensi menempatkan pekerja PKWT dalam posisi rentan terhadap pelanggaran hak normatif. Tujuan: Penelitian ini untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap hak normatif pekerja PKWT dan faktor-faktor apa saja yang yang mempengaruhi perlindungan hak normatif pekerja PKWT pasca berlakunya UU Cipta Kerja untuk menciptakan perjanjian alih daya yang melindungi hak normatif pekerja PKWT di PLN (Persero) Wilayah Makassar. Metode: Tipe penelitian ini menggunakan metode normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan teori dan pendekatan kasus, lokasi penelitian dilakukan pada PT PLN (Persero) Wilayah makassar yang berkedudukan di Kota Makassar sebagai populasi, Analisis dilakukan deskriptif kualitatif. Hasil: Perlindungan hukum pekerja PKWT sesuai UU Cipta Kerja belum termuat secara utuh dalam Perjanjian Volume Based antara PT PLN (Persero) dengan Mitra Kerja, Berdasarkan kuisioner dan wawancara Faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum hak normatif pekerja PKWT adalah kurangnya pemahaman tentang hak normatif baik oleh PLN dan Mitra, tidak adanya pengawasan ketenagakerjaan serta tidak adanya mekanisme pengaduan yang efektif sehingga efektifitas hukum belum maksimal. Kesimpulan: Perlindungan hukum terhadap hak normatif pekerja PKWT perlu ditingkatkan dengan penegakan pengawasan ketenagakerjaan serta format penyusunan kontrak volume based oleh PLN sebagai pemberi kerja serta pembuatan mekanisme / sarana pendukung dalam pengaduan untuk pelanggaran hak normatif oleh pekerja PKWT sehingga pelanggaran dapat termonitor dan ditindaklanjuti.