PERAN PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI KEBOCORAN DATA PRIBADI =THE ROLE OF THE GOVERNMENT IN ADDRESSING DATA LEAKS

Latar belakang, Terkait dengan kebocoran data pribadi, pada kenyataannya penegakan hukum terhadap data pribadi dapat dikatakan masih kurang efektif, seperti yang terjadi pada kasus Bjorka yang hingga saat ini belum ada kejelasan terkait kasus hukum yang terjadi pada Bjorka, sehingga dalam penegakan hukumnya belum menemui titik terang atau belum adanya kejelasan. Tujuan, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pengawasan dan kewenangan pemerintah dalam menanggulangi kebocoran data pribadi di Indonesia dan kendala apasaja yang dihadapi pengendali data. Metode, Penilitian ini adalah penelitian hukum normatif yuridis dengan menggunakan pendekatan undang-undang (Statue approach) dan Pendekatan konspetual (Conseptual Approach). Hasil, Penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pengaturan hukum terkait masalah kebocoran data sudah amat baik, apalagi dengan hadirnya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi sebagai pelengkap peraturan peraturan sebelumnya yang berguna untuk melindungi masyarakat atas kebocoran data pribadi. Selanjutnya pemerintah diharapkan untuk senantiasa melakukan pengawasan terhadap setiap instansi penyelenggara agar korporasi tersebut senantiasa melakukan upaya maksimal dalam menjaga data pribadi pengguna NPWP. (2) Peran pemerintah dalam menanggulangi kebocoran data dengan berupaya yang dilakukan oleh korporasi dalam menjaga kerahasiaan data pribadi NPWP dan telah dilakukan dengan baik, upaya yang mereka lakukan juga telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang yang berlaku. Instansi juga harus senantiasa bertanggungjawab penuh atas data pribadi masyarakat. Kesimpulan, hadirnya UU Pelindungan Data Pribadi telah memperkuat kerangka hukum dalam melindungi masyarakat dari kebocoran data pribadi, termasuk data sensitif seperti NPWP. Pemerintah memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan dan penegakan aturan, sementara korporasi dan instansi wajib bertanggung jawab penuh serta menerapkan standar pengelolaan data sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, sinergi antara regulasi, pengawasan pemerintah, dan kepatuhan instansi menjadi kunci untuk menjamin keamanan serta kerahasiaan data pribadi masyarakat.