ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGATURAN KEWENANGAN NOTARIS PENGGANTI DALAM MEMBUAT AKTA TERHADAP KELUARGA YANG BERHUBUNGAN DARAH DENGAN NOTARIS PENGGANTI = LEGAL ANALYSIS OF THE REGULATIONS ON THE AUTHORITY OF SUBSTITUTE NOTARIES IN MAKING DEEDS FOR FAMILY RELATED BY BLOOD TO THE SUBSTITUTE NOTARIES

ABSTRAK MUH ARYA PUTERA RAHMAN, Analisis Yuridis Pengaturan Kewenangan Notaris Pengganti, Latar Belakang: adanya kerancuan terhadap kewenangan notaris pengganti dalam membuat akta bagi pihak yang memiliki hubungan darah dengan Notaris Pengganti yang menimbulkan perdebatan terkait keabsahan dan kepastian hukum akta tersebut. Tujuan: penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan kewenangan notaris pengganti dalam perspektif hukum positif Indonesia serta menilai kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam pembuatan akta tersebut. Metode: penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), doktrin para ahli, serta putusan pengadilan yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian: menunjukkan bahwa kedudukan notaris pengganti pada dasarnya sama dengan notaris definitif, yaitu sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik sebagaimana diatur dalam UUJN. Akta yang dibuat oleh notaris pengganti memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formal, dan materiil yang sama dengan akta notaris definitif. Namun, permasalahan timbul karena munculya pasal yang terpisah hanya secara eksplisit melarang notaris definitif membuat akta bagi dirinya sendiri maupun keluarganya, tanpa menyebutkan notaris pengganti. Kekosongan norma ini berimplikasi pada multitafsir. Secara normatif akta tetap sah berdasarkan asas praduga sah, tetapi secara etis dan profesional berpotensi menimbulkan konflik kepentingan serta mengurangi integritas jabatan. Kesimpulan: kepastian hukum akta notaris, termasuk yang dibuat oleh notaris pengganti, tidak hanya ditentukan oleh aspek formil dan otentisitas, melainkan juga oleh integritas, independensi, dan imparsialitas pejabat yang bersangkutan. Untuk mencegah ketidakpastian hukum, diperlukan harmonisasi dan kejelasan norma dalam UUJN agar prinsip kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak tetap terjamin.