ANALISIS FORENSIK DIGITAL TERHADAP REKAM MEDIS ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM HUKUM PIDANA = Digital Forensic Analysis of Electronic Medical Records as Evidence in Criminal Law

Asvin Nurulita (B012232114) Analisis Forensik Digital Terhadap Rekam Medis Elektronik Sebagai Alat Bukti. Dibimbing oleh Amir Ilyas sebagai Pembimbing. Latar Belakang: Terdapat kekhawatiran mengenai otentisitas rekam medis elektronik mengingat sifatnya yang paperless dan rentan terhadap manipulasi data. Dalam praktik peradilan pidana, rekam medis elektronik seringkali harus didukung dengan prosedur pengamanan dan verifikasi rekam medis elektronik. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Rekam Medis Elektronik (RME) sebagai alat bukti dalam hukum pidana dan untuk menganalisis kekuatan pembuktian Rekam Medis Elektronik (RME) sebagai alat bukti dalam hukum pidana di Indonesia dari perspektif forensik digital. Metode: Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil: Penelitian menunjukkan bahwa (1) Forensik digital terhadap Rekam Medis Elektronik (RME) sebagai alat bukti dalam hukum pidana harus memenuhi prinsip keandalan, aman dan bertanggungjawab. Integritas data rekam medis elektronik diuji dengan memverifikasi bahwa informasi yang terkandung dalam sistem tidak telah dimodifikasi atau dirusak selama proses pengumpulan, penyimpanan, atau analisis, dan (2) Rekam Medis Elektronik (RME) dalam proses peradilan pidana di Indonesia dapat dijadikan sebagai alat bukti elektronik sebagaimana ketentuan dalam Pasal 235 KUHAP dan Pasal 5 dan 6 Undang-undang ITE. Dari perspektif forensik digital rekam medis elektronik dapat dikategorikan masuk ke dalam alat bukti elektronik yang dilakukan melalui upaya identifikasi alat bukti, pengumpulan, dan penilaian rekam medis elektronik untuk menjamin keandalan, otentikasi dan keamanan rekam medis elektronik. Kesimpulan: Rekam medis elektronik sah menjadi alat bukti hukum yang diakui oleh undang-undang apabila prinsip keandalan, keamanan, dan integritas datanya terjamin serta dapat dipertanggungjawabkan.