PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MILIK BERSAMA ATAS TANAH MASYARAKAT TO KALOLA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH KABUPATEN WAJO = LEGAL PROTECTION OF COMMUNAL LAND RIGHTS OF THE TO KALOLA COMMUNITY IN THE REGIONAL LEGISLATION OF WAJO REGENCY

ANDI SHEILLA MAJID, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Milik Bersama Masyarakat To Kalola Dalam Peraturan Perundang-Undangan Daerah Kabupaten Wajo, dibimbing oleh Muhamamd Ilham Arisaputra. Latar Belakang: Tanah milik bersama masyarakat to kalola di Kabupaten Wajo hingga saat ini dikelola berdasarkan hukum adat yang hidup dan dipatuhi secara turun temurun, namun belum memperolah pengakuan dan perlindungan hukum secara formal dalam sistem administrasi pertanahan nasional. Kondisi tersebut menimbulkan kerentanan yuridis, khususnya apabila terjadi sengketa dengan pihak eksternal. Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak atas tanah milik bersama masyarakat to kalola serta mengkaji relevansinya dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan, khususnya kebijakan administrasi tanah ulayat dan hak komunal. Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan interdispliner dan struktural. Data diperoleh melalui wawancara, kuesioner, serta studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguasaan dan pengelolaan tanah milik bersama masyarakat to kalola diakui secara de facto melalui norma adat, namun belum memiliki kepastian hukum secara yuridis formal. Ketiadaan penetapan resmi dan pendaftaran tanah menyebabkan perlindungan hukum yang diberikan negara belum optimal. Kesimpulan: Perlindungan hukum terhadap tanah milik bersama masyarakat to kalola masih bersifat terbatas dan belum terintegrasi secara penuh dalam sistem hukum positif. Diperlukan pengakuan formal oleh pemerintah daerah serta tindak lanjut berupa inventarisasi dan pendaftaran tanah komunal guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum.