ANALISIS HUKUM TERHADAP PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEUANGAN OLEH PEMILIK MANFAAT DALAM PT KRESNA SEKURITAS = LEGAL ANALYSIS OF THE RESOLUTION PROCESS OF FINANCIAL CRIMES COMMITTED BY THE BENEFICIAL OWNER IN PT KRESNA SEKURITAS

SYARIFAH AISYAH A (B022231042). Dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Proses Penyelesaian Tindak Pidana Keuangan Oleh Pemilik Manfaat Dalam PT Kresna Sekuritas”. Dibimbing Oleh M. Said Karim Latar Belakang: Kasus Michael Steven sebagai beneficial owner Grup Kresna menyoroti lemahnya integrasi antara hukum pidana dan administrasi di Indonesia, di mana meskipun berstatus tersangka dalam perkara keuangan serius, ia tetap memenangkan gugatan terhadap OJK di PTUN. Hal ini mencerminkan belum diterapkannya prinsip fugitive disentitlement doctrine, yang semestinya mencegah pelaku yang tidak kooperatif memanfaatkan sistem hukum untuk keuntungan pribadi. Tujuan: Penelitian ini menganalisis dan mengevaluasi kebijakan pengaturan penyelesaian tindak pidana kejahatan keuangan oleh pemilik manfaat serta memahami kepatuhan hukum pelaku kejahatan tersebut ditinjau dari perspektif prinsip pencabutan hak buron (fugitive disentitlement doctrine). Metode: Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan melakukan pengumpulan bahan hukum dan metode studi literatur yang dilakukan untuk mendapatkan bahan hukum primer maupun sekunder, untuk dijadikan bahan pertimbangan penerapan regulasi dan selanjutnya dianalisis secara deskrptif. Hasil: Penelitian menunjukan bahwa (1) Pengaturan penyelesaian tindak pidana kejahatan keuangan oleh pemilik manfaat di Indonesia masih lemah, terutama dalam aspek akuntabilitas terhadap individu yang mengendalikan badan hukum. Dalam kasus seperti Kresna Life, meskipun pemilik manfaat diduga bertanggung jawab atas pelanggaran, regulasi belum menyediakan mekanisme sanksi yang spesifik dan proporsional tanpa merugikan entitas usaha dan nasabah yang tidak bersalah. Absennya instrumen hukum seperti pembatasan kepemilikan, pencabutan hak pengendalian, atau perampasan aset membuat regulator seperti OJK hanya dapat menggunakan sanksi ekstrem seperti pencabutan izin usaha, yang justru berdampak luas pada publik. (2) Prinsip pencabutan hak buron (fugitive disentitlement doctrine) menjadi penting untuk ditegaskan dalam sistem hukum Indonesia guna menjaga integritas peradilan dan mencegah manipulasi hukum oleh pihak yang tidak kooperatif. Meskipun Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 telah memperkenalkan konsep pemilik manfaat, ketiadaan pengakuan eksplisit dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) menyebabkan kekosongan hukum yang menghambat penegakan sanksi terhadap pemilik manfaat, terutama jika mereka menyembunyikan identitas melalui badan hukum. Kesimpulan: Pengaturan hukum terhadap pemilik manfaat dalam tindak pidana keuangan masih lemah dan belum terintegrasi dengan prinsip pencabutan hak buron, sehingga menyulitkan penegakan akuntabilitas dan memberi celah penyalahgunaan sistem hukum.