KEPASTIAN HUKUM PARA PIHAK YANG MINUTA AKTANYA HILANG PASCA BENCANA DI KOTA PALU = LEGAL CERTAINTY FOR THE PARTIES WHOSE MINUTES WERE LOST AFTER THE DISASTER IN PALU CITY

ABSTRAK LIONY HARDIANTI (NIM. B022221006). “Kepastian Hukum Para Pihak yang Minuta Aktanya Hilang Pasca Bencana di Kota Palu”. dibimbing oleh Syamsul Bachri. Tujuan, penelitian ini adalah menganalisis (1) kewenangan Ditjen AHU dan Majelis Pengawas Notaris dalam penanganan minuta akta yang musnah dan (2) efektivitas perlindungan hukum bagi para pihak melalui fasilitas elektronik. Metode, penelitian ini adalah Pendekatan yuridis normatif-empiris digunakan dengan studi pustaka (UU Notaris, UU Kearsipan, doktrin kepastian hukum, kewenangan, keadilan, dan tanggung jawab hukum) serta wawancara mendalam dengan notaris, Majelis Pengawas Daerah/Wilayah/Pusat, dan Kanwil Kemenkumham Sulawesi Tengah pascabencana. Analisis kualitatif-deskriptif menilai keterhubungan norma dan praktik lapangan. Hasil ini adalah (1) Kewenangan Ditjen AHU (regulator nasional) dan Majelis Pengawas (pelaksana lapangan) bersifat komplementer. Namun, pelaksanaannya tidak optimal karena ketiadaan SOP bencana, sehingga penanganan bersifat ad hoc dan reaktif. (2) Fasilitas elektronik AHU Online belum efektif memberi perlindungan hukum substantif dan hanya berfungsi sebagai verifikasi administratif. Sistem ini hanya mencatat metadata pelaporan, bukan menyimpan isi minuta akta. Kesimpulan, Kewenangan pemerintah dalam penanganan minuta musnah di Palu berjalan komplementer namun bersifat ad hoc akibat kekosongan norma. Fasilitas elektronik belum efektif memberi perlindungan substantif dan hanya sebatas administratif karena UU Jabatan Notaris masih berorientasi kertas , sehingga kepastian hukum penuh tetap memerlukan penetapan judisial.