Perlindungan Hukum Wajib Pajak terhadap Tindakan Badan Pendapatan Daerah dalam Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. = Legal Protection Against Actions Of Regional Revenue Agency In Collection Of Duty For Acquisition Of Land And Building Rights

Latar Belakang: Penetapan nilai transaksi BPHTB yang ditetapkan oleh wajib pajak menurut fiskus tidak sesuai dengan nilai pasar wajar, sehingga wajib pajak perlu mendapatkan perlindungan hukum terhadap tindakan fiskus. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penetapan nilai perolehan, dan upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan terhadap tindakan fiskus dalam penetapan nilai perolehan BPHTB. Metode: Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif empiris. Penelitian normatif ini dilakukan dengan menganalisis penetapan nilai perolehan berbasis Self Assessment System, memberikan upaya hukum yang tepat bagi wajib pajak terhadap tindakan fiskus sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk mengevaluasi implementasi kualitas SDM Badan Pendapatan Daerah dalam memahami BPHTB berbasis Self Assesment System. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang didapatkan melalui studi kepustakaan dan wawancara langsung dilapangan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil: Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman Badan Pendapatan Daerah terhadap Implementasi BPHTB berbasis Self Assesment System. Dimana dalam dalam Self Assesment System wajib pajak sendiri yang menetapkan nilai perolehan , fiskus hanya bertugas mengawasi penetapan nilai selama tidak melanggar peraturan maka tidak ada masalah bukan ikut campur untuk menetapkan nilai yang dapat merugikan wajib pajak. Upaya hukum yang dapat dilakukan wajib pajak yaitu melaporkan tindakan fiskus pada kantor Inspektorat, Ombudsman. Kesimpulan: Penetapan nilai berbasis Self Assesment System, fiskus bertugas mengawasi bukan mengintervensi nilai perolehan BPHTB yang dapat merugikan wajib pajak sehingga perlunya upaya demi mendapatkan perlindungan hukum wajib pajak.