KEBERPIHAKAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA = THE NOTARY'S PARTISANSHIP IN DEED MAKING

Latar Belakang: Notaris wajib bertindak jujur, amanah, saksama, tidak memihak dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat umum pembuatan akta autentik. Ketidak berpihakan notaris terlihat dari klausul hak dan kewajiban yang termuat didalam akta autentik dibuatnya yang tidak memberikan keuntungan kepada salah satu pihak dengan merugikan pihak lain. Suatu tindakan yang melampaui wewenang maka berakibat batal demi hukum, namun jika tindakan itu didasari dengan niat jahat, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan kedalam tindak pidana. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalis hal-hal yang menyebabkan Notaris melakukan keberpihakan dalam pembuatan akta dan penegakan hukum bagi Notaris yang melakukan keberpihakan dalam pembuatan akta. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Penelian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan, segangkan data sekunder melalui studi pustaka. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil: Ada beberapa sebab Notaris melakukan keberpihakan yaitu, Kurangnya Profesinalisme, Tuntutan Ekonomi atau Praktik Tidak Sah, Konflik Kepentingan atau Intervensi Pihak Eksternal dan Pelanggaran Prosedur Pembuatan Akta. Penegakan hukum bagi Notaris yang melakukan keberpihakan dalam pembuatan akta yaitu, Pemberian sanksi atministratif, berupa teguran baik secara lisan maupun tulisan, pemberhentian sementara, dan pemberhentian secara tidak hormat. Pemberian sanksi pidana dan pemberian sanksi perdata berupa pengganttian kerugian yang dialami akibat keberpihakan yang dilakukan oleh notaris. Kesimpulan: Notaris melakukan keberpihakan karena beberapa sebab yaitu tidak professional, tuntutan ekonomi atau praktik tidak sah, konflik kepentingan atau intervensi dari pihak eksternal, dan pelanggaran terhadap prosedur pembuatan akta dan Sanksi yang dikenakan atau diterapkan bagi Notaris yang terbukti melakukan keberpihakan dalam pembuatan akta adalah sanksi administratif yang merupakan saksi dari organisasi dalam hal ini adalah Ikatan Notaris Indonesia, sanksi perdata yang dituntutkan oleh pihak yang merasa dirugikan atas prilaku keberpihakan yang dilakukan oleh Notaris dan terakhir sanksi pidana.