KETAATAN HUKUM MASYARAKAT TORAJA DALAM TRADISI MA'PASILAGA TEDONG (Suatu Kajian Sosiologi Hukum) = LEGAL COMPLIANCE OF THE TORAJAN COMMUNITY IN THE MA'PASILAGA TEDONG TRADITION (A Sosiological Study of Law)

OKITA BERKAT FIDHATAMI (B012232084). Ketaatan Hukum Masyarakat Toraja dalam Tradisi Ma’pasilaga Tedong. Dibimbing oleh Wiwie Heryani. Latar Belakang : Upaya preventif melalui penegasan larangan perjudian dalam tradisi Ma’pasilaga Tedong telah dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Toraja Utara. Namun, sebagian masyarakat masih tidak taat, sehingga mengindikasikan kesenjangan antara upaya penegakan hukum dan tingkat ketaatan hukum masyarakat.Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat ketaatan hukum masyarakat Toraja terhadap larangan perjudian dan menganalisis pengaruh faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan terhadap tingkat ketaatan hukum masyarakat Toraja dalam Tradisi Ma’pasilaga tedong. Metode : Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan interdisipliner. Penelitian dilakukan di Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, serta penyebaran kuesioner kepada masyarakat, tokoh adat, gembala kerbau, dan aparat kepolisian, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi kepolisian. Data dianalisis secara kualitatif untuk menjawab tujuan penelitian. Hasil : (1) Tingkat Ketaatan hukum masyarakat Toraja terhadap larangan perjudian dalam tradisi Ma’pasilaga Tedong tergolong rendah dan didominasi oleh ketaatan semu (compliance). Sebagian kecil masyarakat menunjukkan ketaatan pada tingkat identification, dan hanya sedikit yang mencapai tingkat internalization. (2) Faktor hukum tidak efektif akibat ketiadaan regulasi khusus, penegakan hukum lemah, sarana dan fasilitas terbatas, serta masyarakat dan budaya yang menormalisasi perjudian, sehingga memengaruhi tingkat ketaatan hukum masyarakat Toraja dalam tradisi Ma’pasilaga Tedong. Kesimpulan : Diperlukan edukasi hukum dan budaya secara komprehensif, konsistensi penegakan hukum, serta pembentukan peraturan daerah yang mengatur batasan tradisi sesuai dengan nilai luhur budaya Toraja.