Tinjauan Hukum Terhadap Program Hilirisasi Industri Nikel di Indonesia = Legal Review of the Nickel Industry Downstreaming Program in Indonesia.

Latar Belakang. Pelaksanaan program hilirisasi industri memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional akan tetapi masih menyisakan persoalan hukum mulai dari hulu sampai perlunya penyelarasan dengan amanat konstitusi. Tujuan Penelitian untuk mengetahui apakah pengaturan hukum program hilirisasi industri nikel di Indonesia telah sesuai dengan amanat konstitusi dan bagaimana dampak dari implementasi program hilirisasi industri nikel di Indonesia. Metode. Penelitian ini menerapkan penelitian gabungan normatif dan empiris (mixed methode) dengan menganalisis norma hukum dan sejauh mana implementasinya untuk mengungkap gap atau kesenjangan antara norma dan kenyataan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil. Dalam penelitian ini penulis menemukan hasil berupa (1). Bahwa pelaksanaan program hilirisasi industri nikel pada prinsipnya secara spirit telah sesuai dengan amanat konstitusi sepanjang diinterpretasikan sebagai upaya untuk meningkatkan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Akan tetapi jika interpretasinya kemudian dikaitkan dengan prinsip keadilan sosial, aspek lingkungan, dan hak masyarakat yang terdampak langsung maka belum sepenuhnya terlaksana secara konsisten dan konsekuen (2). Bahwa dampak dari program hilirisasi industri nikel dalam hal ini ada dampak positif dengan peningkatan nilai ekonomi terhadap produk turunan dari industri nikel yang bisa dipersiapkan untuk bahan dasar industri baterai listrik dan dampak negatifnya yaitu dari segi aspek lingkungan dan distribusi dari pendapatan program hilirisasi belum merata dan bisa dinikmati secara adil dan proporsional. Kesimpulan. Bahwa Pelaksanaan Program Hilirisasi Industri secara spirit telah sesuai dengan amanah UUD Tahun 1945 akan tetapi dalam wilayah implementasi masih diperlukan konsistensi pelaksanaan aturan.