ANALISIS HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL TERHADAP KETENTUAN PEMINDAHAN NARAPIDANA ANTARNEGARA = LEGAL ANALYSIS OF INTERNATIONAL AGREEMENTS REGARDING THE TRANSFER OF INTERNATIONAL PRISIONERS

ABSTRAK MUTMAINNAH. AR (B022212007). ANALISIS HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL TERHADAP KETENTUAN PEMINDAHAN NARAPIDANA ANTARNEGARA. Dibimbing oleh Iin Karita Sakharina. Latar belakang. Pemindahan seorang narapidana hanya dapat dilakukan apabila narapidana tersebut merupakan warga negara dari salah satu negara yang menjadi pihak atau terikat dalam perjanjian internasional terkait. Selain itu, pemindahan hanya dimungkinkan apabila perkara yang menjerat narapidana telah memperoleh putusan hukum yang berkekuatan tetap dari pengadilan, dan narapidana telah menjalani masa hukuman paling sedikit selama enam bulan di negara tempat hukuman dijatuhkan. Tujuan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan perjanjian pemindahan narapidana antarnegara tanpa melanggar prinsip kedaulatan serta menganalisis kebijakan pengaturan terkait pertimbangan dalam merumuskan kesepakatan pemindahan narapidana di Indonesia. Metode. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan, yaitu data primer dengan menggunakan teknik pengumpulan data pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang dan data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka yang diperoleh dari jurnal, artikel dan hasil penelitian lainnya. Data diperoleh diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk selanjutnya disajikan secara deskriptif. Hasil. Pemindahan narapidana antarnegara bukan hanya soal administrasi hukum semata, tetapi juga sarana rehabilitasi sosial yang penting. Pemindahan memungkinkan narapidana menjalani hukuman di negara asal dengan harapan dapat lebih efektif dalam proses reintegrasi sosial. Dengan demikian, pengaturan ini harus mencakup aspek perlindungan hak asasi manusia dan pemenuhan prinsip keadilan, agar narapidana tidak hanya dihukum secara adil, tetapi juga memperoleh kesempatan pemulihan yang optimal. Aturan ini juga berfungsi menjaga kepentingan negara dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat dengan meminimalisasi risiko terulangnya tindak pidana. Kesimpulan. Pemindahan narapidana antarnegara ini tidak hanya memastikan pelaksanaan hukuman yang adil dan manusiawi, tetapi juga memperkuat kerja sama diplomatik serta mengurangi beban sistem pemasyarakatan nasional.