ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI KARTU TANI DALAM PENYALURAN SUBSIDI PUPUK (Studi Kasus Kecamatan Tinggimoncong) = LEGAL ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF FARMER CARDS IN FERTILIZER SUBSIDY DISTRIBUTION (Case Study in Tinggimoncong District).

Ahmad Fadil (B021211085) “ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI KARTU TANI DALAM PENYALURAN SUBSIDI PUPUK ( Studi Kasus Di Kecamatan Tinggimoncong ) .Dibawah bimbingan Bapak Faisal Abdullah selaku pembimbing utama. Latar Belakang: Penelitian ini berfokus pada kajian yuridis mengenai penerapan Kartu Tani dalam penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Tinggimoncong.Kartu Tani dihadirkan sebagai salah satu kebijakan pemerintah untuk mewujudkan distribusi pupuk yang lebih transparan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan. Akan tetapi, realitas di lapangan menunjukkan masih adanya hambatan, seperti keterlambatan penyaluran, ketidakakuratan data petani penerima, serta kurangnya pemahaman masyarakat tani terkait pemanfaatan kartu tersebut.Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis kesesuaian implementasi Kartu Tani dalam penyaluran subsidi pupuk dengan prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara, termasuk asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dan Mengidentifikasi kendala hukum dan administratif yang timbul dalam pelaksanaan program Kartu Tani serta mengevaluasi efektivitas kebijakan tersebut dalam menjamin distribusi pupuk bersubsidi secara adil dan tepat sasaran di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa.Metode: Penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Data dikumpulkan melalui studi literatur berupa buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan, serta melalui wawancara dengan dinas pertanian dan kelompok tani di wilayah penelitian. Hasil: penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Kartu Tani di Kecamatan Tinggimoncong masih menghadapi sejumlah kendala sehingga belum sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara. Dari aspek akuntabilitas dan kecermatan, terdapat perbedaan data antara penerima dan kebutuhan nyata petani. Dari aspek pengawasan, mekanisme kontrol pemerintah belum maksimal sehingga masih berpotensi menimbulkan penyimpangan.Kesimpulan: Implementasi kartu tani di Kecamatan Tinggimoncong sepenuhnya belum terlaksana dengan baik dan mengikuti dari peraturan Menteri Pertanian No.10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian,karena masih ada kendala seperti gangguan jaringan, kesalahan data e-RDKK, rendahnya pemahaman petani terhadap sistem digital, dan keterlambatan distribusi pupuk. Hal ini menyebabkan pertanggungjawaban belum sepenuhnya akurat dan transparan, serta distribusi pupuk sering tidak tepat sasaran, yang mengakibatkan mekanisme pengawasan dan proses akuntabilitas tidak terlaksana dengan baik.