Analisis Yuridis Tindakan Money Politic Pada Tindak Pidana Pemilihan Umum (Studi Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN.Mks) = Legal Analysis of Money Politics in General Election Crimes (Study of Decision Number 355/Pid.Sus/2024/PN.Mks)

ANDI MUH DAFFA RIZQULLAH F (B011221367), dengan judul “Analisis Yuridis Tindakan Money politic Pada Tindak Pidana Pemilihan Umum (Studi Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN.MKS)”. Dibimbing oleh Hijrah Adhyanti Mirzana. Latar Belakang: Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai wujud demokrasi di Indonesia sering tercoreng oleh praktik money politic. Meskipun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah mengatur sanksi pidana terhadap praktik tersebut, namun penegakan hukumnya masih lemah dan cenderung tidak menimbulkan efek jera. Hal ini terlihat pada Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Mks., di mana terdakwa money politic hanya dijatuhi pidana percobaan. Kondisi ini menunjukkan lemahnya penerapan hukum terhadap tindak pidana Pemilu dan menimbulkan kesenjangan antara idealisme hukum dengan realitas penegakan di lapangan. Tujuan: Penelitian ini adalah untuk menganalisis kualifikasi politik uang sebagai delik formil dan delik sengaja (dolus), serta menilai ketepatan pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan unsur kesengajaan pada putusan yang diteliti. Metode: penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Bahan hukum yang digunakan yuridis normatif lalu diolah secara preskriptif-normatif. Hasil: Penelitian menunjukkan bahwa politik uang dikualifikasikan sebagai delik formil yang dianggap selesai pada saat perbuatan menjanjikan atau memberikan uang dilakukan, serta mengandung unsur kesengajaan karena secara eksplisit memuat frasa “dengan sengaja”. Namun, dalam putusan yang dianalisis, hakim menilai bahwa mens rea terdakwa tidak sepenuhnya diarahkan untuk melakukan kejahatan, meskipun unsur Pasal telah terpenuhi. Kesimpulan: Penelitian ini menegaskan bahwa pertimbangan tersebut kurang sejalan dengan konsep kesengajaan dalam hukum pidana, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan penerapan asas pertanggungjawaban pidana secara tepat.