IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP TRANSFORMASI KEDUDUKAN OTORITA IKN SEBAGAI PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KHUSUS = With the title Legal Implications of the Transformation of the IKN Authority’s Status as the Manager of Special Regional Finances

M. HULAIVI (B011221335) Implikasi Yuridis Terhadap Transformasi Kedudukan Otorita Ikn Sebagai Pengelola Keuangan Daerah Khusus. Dibimbing oleh Naswar sebagai pembimbing. Latar Belakang: Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan proyek strategis nasional yang memicu transformasi yuridis signifikan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023. Perubahan fundamental ini mengalihkan status Otorita IKN dari sekadar Pengguna Anggaran menjadi Pengelola Keuangan Daerah Khusus. Transformasi tersebut menciptakan entitas sui generis dengan kewenangan fiskal luas, namun memunculkan tantangan besar terkait akuntabilitas publik dan kepastian hukum dalam koridor konstitusional. Metode: Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang- undangan (statute approach) serta pendekatan konseptual (conceptual approach). Seluruh data bahan hukum, baik primer maupun sekunder, dianalisis secara kualitatif deskriptif guna memberikan preskripsi normatif mendalam terhadap permasalahan hukum yang dikaji. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi ini menghasilkan rekayasa kelembagaan hibrida yang mengedepankan efisiensi teknokratis dengan instrumen mandiri seperti APB-IKN dan pembiayaan kreatif. Namun, ketiadaan DPRD mengalihkan pengawasan secara linier-vertikal kepada Presiden dan DPR RI, yang berpotensi memicu defisit demokrasi lokal. Kendala yuridis utama mencakup dualisme rezim hukum antara lex specialis dan lex generalis, serta adanya potensi norma kabur dalam penerapan asas mutatis mutandis yang berisiko menimbulkan tindakan ultra vires. Selain itu, ketidakpastian kriteria pemisahan Aset Dalam Penguasaan (ADP) menjadi hambatan nyata bagi terciptanya tata kelola aset yang responsif dan akuntabel sehingga justru membuka cela adanya ketiidak pastian hukum.