Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perbuatan Cabul Oleh Dosen Terhadap Mahasiswa (Studi Putusan No.46/Pid.B/2022/PN.Pbr) = ). A Juridical Analysis of the Criminal Act of Obscenity Committed by Lecturers Against Student (Study of Decision No.46/Pid.B/2022/PN.Pbr)

Latar Belakang: Kekerasan seksual merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang merusak martabat dan integritas korban, terlebih dalam kerangka relasi kuasa yang ditandai ketimpangan posisi akibat jabatan atau hubungan sosial sehingga membatasi kehendak bebas korban dan menyulitkan pembuktian, khususnya jika terjadi tanpa kekerasan fisik di ruang privat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana berdasarkan UU No.1 Tahun 1946 serta pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN.Pbr, jaksa mendakwa terdakwa dengan Pasal 289 KUHP, Pasal 294 ayat (2) ke-2 KUHP, dan Pasal 281 KUHP serta menuntut agar terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dengan mempertimbangkan penyalahgunaan relasi kuasa, namun majelis hakim pada akhirnya menjatuhkan putusan bebas karena menilai unsur-unsur delik belum terbukti secara sah dan meyakinkan. Metode Penelitian: Penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, khususnya KUHP dan Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN.Pbr, serta bahan hukum sekunder berupa doktrin dan literatur hukum yang relevan. Hasil: bahwa meskipun penerapan hukum dan pertimbangan hakim telah mengakui relasi kuasa dalam kekerasan seksual, pengintegrasiannya dalam pembuktian unsur delik belum konsisten, sehingga masih cenderung formalistik dan belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif bagi korban. Kesimpulan: Penerapan hukum pidana dan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN.Pbr menunjukkan kecenderungan progresif dalam memahami kekerasan seksual berbasis relasi kuasa, namun belum diikuti integrasi yang konsisten dalam pembuktian unsur delik, khususnya terkait pemaksaan, sehingga masih bersifat ambivalen antara pendekatan kontekstual dan formalisme serta berpotensi belum mencerminkan keadilan substantif bagi korban.