HAKIKAT MEDIASI DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PENGUASAAN LAHAN PADA WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA = THE ESSENCE OF MEDIATION IN RESOLUTION OF LAND TENURE CONFLICTS IN THE MINERAL AND COAL MINING BUSINESS PERMIT AREA

Latar belakang: Penyelesaian konflik penguasaan lahan pada wilayah pertambangan Minerba melalui mediasi selama ini jauh dari hakikat keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Tujuan: Untuk menemukan hakikat mediasi melalui nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dalam penyelesaian konflik penguasaan lahan pada wilayah pertambangan Minerba. Metode: Menggunakan penelitian hukum empiris, didukung dengan pendekatan filosofi, perundang-undangan, konseptual/teori, kasus dan perbandingan. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data dianalisis secara deskriptif untuk menghasilkan kesimpulan dan merumuskan saran. Hasil: Penelitian menunjukkan; (1). Hakikat mediasi adalah bermusyawarah dengan dibantu oleh mediator. Dalam bermusyawarah itu, yang ingin dicapai adalah sebuah kesepakatan yang mendatangkan perdamaian bagi pihak yang bertikai. Kesepakatan tersebut dicapai jika hasil mediasi mampu mempertemukan kepentingan para pihak secara adil, berimbang dan proporsional. (2) Tanggung jawab pemerintah dalam proses mediasi pen-guasaan lahan untuk kegiatan pertambangan di Sulawesi Tenggara, khususnya di Pulau Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan, tidak berkeadilan, berkepastian dan berkemanfaatan. Negara belum menghadirkan keadilan sosial dalam penyelesaian hak atas tanah. (3) Formulasi ideal dalam 3 (tiga) bentuk; pertama, penguatan norma mediasi dalam UU Minerba. Kedua, membentuk lembaga mediasi di daerah dengan penguatan sumberdaya manusia pada instansi-instansi yang akan dilibatkan sebagai mediator, dibantu oleh akademisi yang men-guasai manajemen konflik atau praktisi mediasi yang berlisensi. Ketiga, mediasi dengan pendekatan kearifan lokal untuk menjembatani kepent-ingan para pihak yang berkonflik berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal yang ada di daerah tersebut. Kesimpulan: Mediasi memegang peran penting dalam penyelesaian konflik penguasaan lahan pada wilayah pertambangan. Kebaruan: Penelitian ini merumuskan penguatan norma mediasi dalam UU Minerba