REKONSTRUKSI PENGAWASAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH = RECONSTRUCTING OVERSIGHT OF GOVERNMENT PUBLIC PROCUREMENT

Latar belakang penelitian ini adalah masih tingginya kerugian negara dan praktik penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah meskipun regulasi dan lembaga pengawasan telah berkembang secara signifikan. Kondisi ini menunjukkan adanya persoalan mendasar pada konstruksi pengawasan yang belum membentuk keteraturan hukum yang efektif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis esensi pengawasan dalam pengaturan pengadaan barang/jasa pemerintah, mengkaji konstruksi pengawasan yang berlaku dalam perspektif keteraturan hukum, serta merumuskan konsep ideal rekonstruksi pengawasan pengadaan barang/jasa pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan perbandingan, yang didukung oleh analisis temuan empiris sebagai penguat argumentasi normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) esensi pengawasan PBJ adalah instrumen hukum publik yang menjamin legalitas, akuntabilitas belanja, perlindungan kepentingan publik, dan manfaat, bukan audit pascafakta; 2) konstruksi pengawasan pengadaan barang/jasa pemerintah saat ini belum membentuk keteraturan hukum yang utuh karena relasi norma, struktur kelembagaan, mekanisme, dan praktik pengawasan masih terfragmentasi, sehingga pengawasan bersifat reaktif dan belum efektif mencegah kerugian negara; dan 3) konstruksi ideal pengawasan PBJ menuntut sistem hukum pengawasan yang sistemik dan terintegrasi, berorientasi preventif–pembelajaran, untuk mencegah risiko dan mendorong perbaikan berkelanjutan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa rekonstruksi pengawasan secara sistemik diperlukan untuk membentuk keteraturan hukum yang mampu mencegah kerugian negara secara berkelanjutan. Kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan konsep ideal rekonstruksi pengawasan pengadaan barang/jasa pemerintah yang berlandaskan prinsip keteraturan hukum, integrasi sistemik, serta pendekatan preventif dan pembelajaran kelembagaan melalui mekanisme AREMA dan Model INTEGRASIA.