REFORMULASI PENGATURAN DAN PELAKSANAAN SANKSI PIDANA DENDA TERHADAP KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KEHUTANAN = REFORMULATION OF THE REGULATION AND IMPLEMENTATION OF CRIMINAL SANCTIONS AND FINES AGAINST CORPORATIONS IN FORESTRY CRIMES

Latar belakang: pengaturan dan pelaksanaan sanksi pidana denda terhadap korporasi dalam tindak pidana kehutanan hanya memberi kepastian hukum dalam aspek pemidanaannya, namun tidak memberi kepastian nilai dan kepastian waktu dalam proses eksekusi. Tujuan: untuk menganalisis hakikat, pengaturan, dan formulasi ideal pengaturan dan pelaksanaan pidana denda terhadap korporasi dalam tindak pidana kehutanan. Metode: Menggunakan penelitian hukum normatif, didukung dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan analisis. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder berupa studi kepustakaan. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan dan merumuskan saran. Hasil: Penelitian menunjukkan; (1). Hakekat pengaturan dan pelaksanaan sanksi pidana denda terhadap korporasi dalam tindak pidana kehutanan adalah sebagai pembalasan dan sebagai upaya pemulihan kawasan hutan. (2). Pengaturan dan pelaksanaan sanksi pidana denda terhadap korporasi hanya memberi kepastian hukum dari sisi pemidanaannya namun tidak memberi kepastian dari aspek pelaksanaan atau eksekusinya. (3). Formulasi ideal dalam 2 (dua) bentuk; pertama, kepastian nilai aset korporasi pra-penuntutan menggunakan model sita aset berbasis nilai (value-based confiscation system), dengan menghitung/menilai keseluruhan aset korporasi secara rill sejak tahap penyidikan, baik yang berasal dari barang bukti maupun dari hasil pelacakan/penelusuran aset (aset tracking), sebagai pedoman dalam menyusun konstruksi tuntutan pidana denda. Kedua, dengan mengatur daluarsa eksekusi pidana denda oleh Kejaksaan dengan merevisi Pasal 28 dan Pasal 29 Perma No 13 Tahun 2016. Kesimpulan: Pengaturan dan pelaksanaan sanksi pidana denda tidak hanya memberi kepastian hukum dari aspek pemidanaan, namun juga memberi kepastian nilai dan kepastian waktu pada tahap eksekusi oleh Kejaksaan. Kebaruan: Penelitian ini merumuskan pengaturan dan pelaksanaan sanksi pidana denda yang lebih berkepastian hukum, berkepastian nilai dan berkepastian waktu melalui model sita aset berbasis nilai (value-based confiscation system), pengaturan daluarsa eksekusi pidana denda, serta uang jaminan