TANGGUNG JAWAB JURNALIS DALAM TINDAK PIDANA PERS DIERA DIGITAL = THE RESPONSIBILITY OF JOURNALISTS IN PRESS RELATED CRIMINAL ACTS IN THE DIGITAL ERA

MUHAMAD SAKTIAWAN, Tanggung Jurnalis Dalam Tindak Pidana Pers Diera Digital (dibimbing oleh Judhariksawan) Latar belakang. Perkembangan media digital menuntut jurnalis untuk menjaga etika dan akurasi dalam menyampaikan berita, mengingat tantangan seperti berita palsu dan penegakan hukum yang belum optimal. Kebebasan pers harus seimbang dengan tanggung jawab sosial dan hukum untuk mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan dan menjaga kepercayaan publik. Tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi bentuk tindak pidana pers dalam perkembangan teknologi informasi era digital dan memahami konsep dan implementasi pertanggungjawaban pidana terhadap perusahaan pers yang terlibat. Metode. Penelitian ini yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan, menganalisis peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan UndangUndang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta literatur ilmiah relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui analisis isi dengan mengkategorikan permasalahan hukum berdasarkan teori dan doktrin yang berlaku. Hasil. penelitian menunjukkan (1) bahwa pelanggaran online tidak otomatis dikategorikan sebagai tindak pidana pers; status hukum pelaku harus diidentifikasi terlebih dahulu. Jika media daring terverifikasi sebagai perusahaan pers, penanganan dilakukan melalui mekanisme Dewan Pers, bukan proses pidana. Sebaliknya, pelaku non-pers tunduk pada UU ITE dan KUHP sebagai kejahatan siber. (2) Konsep pertanggungjawaban pidana perusahaan pers perlu menempatkan badan hukum sebagai subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban kolektif dan fungsional atas seluruh konten dan aktivitas digital yang berpotensi melanggar hukum. Namun, sebagai bagian dari prinsip negara demokrasi, perusahaan pers perlu memperoleh perlindungan dari tuntutan pidana melalui penerapan lex specialis UU Pers yang harus didahulukan dibanding hukum pidana umum.