KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM KELEMBAGAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) = WOMEN'S REPRESENTATION IN THE REGIONAL PEOPLE'S REPRESENTATIVE COUNCIL (DPRD)

NUR AZZAH FADILA S (B012241104). Keterwakilan Perempuan Dalam Kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dibimbing Naswar, Latar Belakang: Keterwakilan perempuan dalam Lembaga perwakilan rakyat merupakan indikator penting kualitas demokrasi dan pelaksanaan prinsip kesetaraan warga negara dihadapan hukum. Tujuan: menganalisis penyebab penurunan keterwakilan anggota DPRD perempuan Kota Makassar serta mengkaji pengaturan dan praktik mekanisme penempatan penugasan anggota DPRD dalam Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Metode: Metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara dengan anggota DPRD perempuan, penyelenggara pemilu, dan pihak partai politik, serta observasi terhadap praktik kelembagaan DPRD Kota Makassar. Analisis data secara kualitatif. Hasil: (1) penurunan keterwakilan perempuan dipengaruhi oleh faktor struktural, antara lain sistem pemilu proporsional terbuka yang menekankan perolehan suara terbanyak, penempatan calon perempuan pada nomor urut yang kurang strategis, serta minimnya dukungan politik dan sumber daya dari partai politik (2) meskipun perempuan telah terwakili secara formal di DPRD, posisi mereka dalam struktur kelembagaan internal, khususnya dalam penugasan AKD, masih terbatas dan cenderung kurang strategis. Kondisi ini menyebabkan keterwakilan perempuan lebih bersifat deskriptif dan simbolik, serta belum sepenuhnya mencapai keterwakilan substantif. Kesimpulan: Keterwakilan perempuan dalam kelembagaan DPRD tidak cukup dinilai dari aspek kuantitatif semata, tetapi harus dilihat dari akses terhadap kekuasaan dan peran dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi kepemiluan dan kebijakan internal partai politik, serta penguatan mekanisme kelembagaan DPRD agar keterwakilan perempuan dapat terwujud secara adil, bermakna, dan substantif.