PENGATURAN ASEAN CONVENTION AGAINST TRAFFICKING IN PERSONS (ACTIP) DALAM PENANGANAN HUMAN TRAFFICKING BERBASIS CYBERCRIME = THE ROLE OF THE ASEAN CONVENTION AGAINST TRAFFICKING IN PERSONS (ACTIP) IN ADDRESSING CYBERCRIME-BASED HUMAN TRAFFICKING

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan dalam ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP) terkait upaya penanganan kasus human trafficking yang dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan ruang siber Selain itu, penelitian in juga bertujuan untuk mengkaji berbagai tantangan yang dihadapi dalam penerapan ACTIP terhadap praktik perdagangan orang yang berbasis cybercrime, mengingat kejahatan tersebut bersifat lintas batas negara dan terus berkembang seiring kemajuan teknologi digital. Metode: penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-ndangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer beupa perjanjian internasional khususnya ACTIP, serta peraturan perundang-undangan nasioanal negara-negara anggota ASEAN yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiaj, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia. Hasil: 1) Analisis ketentuan ACTIP dalam menangani kasus human trafficking melalui cybercrime diwujudkan melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional, penguatan kerja sama regional, serta peningkatan kordinasi antar apparat penegak hukum dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang berbasis teknologi informasi. 2) Tantangan penerapan ACTIP dalam menangani kasus human trafficking melalui cybercrime meliputi perbedaan sistem hukum dan Tingkat kapasitas penegakan hukum antar negara anggota, keterbatasan mekanisme kordinasi lintas yurisdiksi, serta pesatnya perkembangan teknologi digital yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Kesimpulan: ACTIP berperan penting sebagai kerangka hukum regional dalam upaya pencegahan dan pemberatasan perdagangan orang di Kawasan ASEAN, termasuk yang dilakukan melalui cybercrime. Namun untuk meningkatkan efektivitas implementasinya, diperlukan penguatan kerja sama regional, harmonisasi kebijakan nasional, serta pengembangan strategi penangan kejahatan siber yang lebih responsive terhadap perkembangan teknologi.