MAKNA KONFLIK KEPENTINGAN DALAM LINGKUP PERADILAN MAHKAMAH KONSTITUSI = THE MEANING OF CONFLICT OF INTEREST IN SPHERE OF JUDICIAL AFFAIRS OF THE CONSTITUTIONAL COURT.

MUH. REZKY ZULKARNAIN (B012232085). The Meaning of Conflict of Interest in Sphere of Judicial Affairs of the Constitutional Court. Guided by Naswar as a Supervisor. Background: The Constitution of the Republic of Indonesia clearly emphasizes the character of judicial power by stating in Article 24 paragraph (1) that judicial institutions are independent in upholding law and justice. However, positive law in Indonesia, especially in the Judicial Power Law and the Constitutional Court Law, does not specifically regulate conflicts of interest within the scope of the Constitutional Court judiciary. Objective: This study aims to analyze the meaning of conflict of interest and the prevention of conflict of interest. Methods: This type of research is a normative type that conducts legal studies of applicable norms or rules. Primary legal materials used in this research are legislation and court decisions. Then secondary legal materials are obtained from literature studies. Legal materials will be analyzed using descriptive and prescriptive analysis. The approaches used in this research are the statue approach, conceptual approach, and case approach. Results: The results of this study indicate that (1) the meaning of conflict of interest in Indonesian positive law has not been specifically regulated. (2) Prevention of conflicts of interest starts from regulatory transformation by providing the meaning of conflict of interest in the Constitutional Court Law. Conclusions: The conclusions drawn in this study are (1) a revision of the regulation is needed to accommodate the meaning of conflict of interest in the Constitutional Court Law. (2) Prevention of conflicts of interest must begin in the recruitment process of constitutional judges. Keywords: Constitutional Court, Conflict of Interest, Cosntitutional Judge MUH. REZKY ZULKARNAIN (B012232085). Makna Konflik Kepentingan Dalam Lingkup Peradilan Mahkamah Konstitusi. Dibimbing oleh Naswar sebagai Pembimbing. Latar Belakang: Dalam konstitusi Negara Republik Indonesia terang menegaskan karakter kekuasaan kehakiman dengan menuangkan dalam Pasal 24 ayat (1) bahwa kelembagaan kehakiman bersifat merdeka dalam menegakkan hukum dan keadilan. Namun dalam hukum positif di Indonesia khususnya dalam UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Mahkamah Konstitusi belum mengatur secara spesifik mengenai konflik kepentingan dalam lingkup peradilan Mahkamah Konstitusi. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna konflik kepentingan dan pencegahan konflik kepentingan. Metode: Tipe penelitian ini adalah tipe normatif yang melakukan pengkajian hukum terhadap norma atau kaidah yang berlaku. Bahan Hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan. Kemudian bahan hukum sekunder diperoleh dari studi Pustaka. Bahan hukum akan dianalisa menggunakan analisa deskriptif dan preskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-undang (statue Approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach. Hasil: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pemaknaan konflik kepentingan dalam hukum positif Indonesia belum diatur secara spesifik. (2) Pencegahan konflik kepentingan dimulai dari transformasi pengaturan dengan memberikan pemaknaan konflik kepentingan dalam UU MK. Kesimpulan: Kesimpulan yang ditarik dalam penelitian ini yaitu (1) diperlukan revisi pengaturan untuk mengakomodir pemaknaan konflik kepentingan. (2) pencegahan konflik kepentingan harus diawali pada proses rekrutmen hakim konstitusi. Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Hakim Konstitusi, Konflik Kepentingan.