PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN TERHADAP TINDAK PIDANA KELALAIAN YANG MENGAKIBATKAN DILAMPAUINYA BAKU MUTU UDARA AMBIEN = CRIMINAL LAW ENFORCEMENT ON ENVIRONMENTAL NEGLIGENCE RESULTING IN EXCEEDING AMBIENT AIR QUALITY STANDARDS

Latar belakang: Pencemaran udara merupakan salah satu kerusakan lingkungan hidup yang paling nyata dan dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat. Persoalan lingkungan hidup dapat memberikan dampak buruk terhadap kelestarian lingkungan, sehingga timbul kesadaran akan perlunya pengaturan terhadap permasalahan lingkungan hidup dengan perangkat hukum. Aturan hukum diperlukan agar segala sesuatu yang berkaitan dengan lingkungan hidup dapat diatur sedemikian rupa dalam bentuk regulasi, baik secara umum maupun spesifik. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk 1) menganalisis bagaimana substansi hukum tentang penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan dilampauinya mutu udara ambien. 2) pertimbangan hakim dalam memutus perkara kelalaian yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien ditinjau dari kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum lingkungan hidup. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang bersumber dari putusan pengadilan, buku hukum, makalah, jurnal, tesis, disertasi dan artikel ilmiah lainnya. Pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder adalah melalui studi pustaka, yang selanjutnya dinalaisis secara kualitatif. Hasil: Penelitian menunjukkan bahwa 1) Berdasarkan analisis terhadap Putusan PN Tebo No. 76/Pid.Sus-LH/2016/PN Mrt dan Putusan PN Tanjung Jabung Timur No. 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt, dapat disimpulkan bahwa substansi hukum pidana lingkungan hidup di Indonesia sudah tersedia dengan jelas dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tetapi implementasinya masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal penerapan hukum yang konsisten dan responsif terhadap karakteristik tindak pidana lingkungan. Kasus PT Tebo Alam Lestari menunjukkan kurangnya keterpaduan antara substansi hukum dan struktur penegakan hukum, sedangkan kasus PT Dewa Sawit Sari Persada menunjukkan kemajuan meskipun masih terbatas pada sanksi denda tanpa pemulihan lingkungan. 2) Pertimbangan hakim dalam kedua perkara tersebut menunjukkan ketidakseragaman dalam penerapan asas-asas hukum lingkungan, dengan hakim belum sepenuhnya mengadopsi pendekatan keadilan ekologis. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi yang lebih holistik untuk meningkatkan keterpaduan hukum dan menumbuhkan kultur hukum yang berorientasi pada perlindungan dan pemulihan lingkungan hidup. Kesimpulan: Substansi hukum pidana dalam konteks penegakan terhadap tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien di Indonesia secara normatif telah tersedia dengan cukup memadai. Dalam memutus perkara yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu ambien, pertimbangan hakim tidak seragam dalam penerapan peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum lingkungan hidup.