PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT TERDAMPAK PROYEK STRATEGIS NASIONAL = LEGAL PROTECTION OF THE SOCIOECONOMIC RIGHTS OF COMMUNITIES AFFECTED BY NATIONAL STRATEGIC PROJECTS

ABSTRAK KHUSNUL NISA (B012231034), Perlindungan Hukum Terhadap Hak Sosial Ekonomi Masyarakat Terdampak Proyek Strategis Nasional, dibimbing oleh Maskun. Latar Belakang: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan proyek strategis nasional sebagai instrumen percepatan pembangunan nasional, menimbulkan persoalan hukum ketika proses percepatan tersebut tidak diimbangi dengan pengaturan yang memadai dalam menjamin pemenuhan hak sosial ekonomi masyarakat terdampak.Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pemenuhan hak sosial ekonomi masyarakat terdampak proyek strategis nasional dan bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat terdampak proyek strategis nasional. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis dan sumber bahan hukum adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah dengan studi literatur dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara preskriptif. Hasil: Penelitian menunjukkan bahwa (1) terjadi ketegangan struktural antara pelaksanaan percepatan pembangunan proyek strategis nasional dengan kewajiban negara dalam memenuhi hak sosial ekonomi, khususnya hak atas partisipasi, hak atas tempat tinggal, dan hak atas pekerjaan. Pengaturan proyek strategis nasional masih lebih menikberatkan pada percepatan pembangunan dan kepastian proyek, sementara pemenuhan hak sosial ekonomi masyarakat terdampak belum diatur secara eksplisit dan komprehensif. (2) perlindungan hukum masyarakat terdampak Proyek Strategis Nasional secara normatif telah tersedia, tetapi masih memerlukan penguatan agar benar-benar memenuhi prinsip keadilan sosial sebagaimana diamanatkan konstitusi. Kesimpulan: Pengaturan proyek strategis nasional belum sepenuhnya memenuhi dan melindungi hak sosial ekonomi masyarakat terdampak karena norma yang ada lebih menekankan percepatan pembangunan daripada pengakuan hak dan pembatasan diskresi negara. ABSTRACT KHUSNUL NISA (B012231034), Legal Protection of the Socioeconomic Rights of Communities Affected by National Strategic Projects, supervised by Maskun. Background: This research is motivated by the implementation of National Strategic Projects as instruments for accelerating national development, which has given rise to legal issues when the process toward acceleration is not balanced by adequate regulatory frameworks to ensure the fulfillment of the socio-economic rights of affected communities. Objective: This research aims to analyze the forms of fulfillment of the socioeconomic rights of communities affected by national strategic projects and the forms of legal protection for communities affected by national strategic projects. Method: This is a normative legal research using a statute approach and a conceptual approach. The types and sources of legal materials are primary, secondary, and tertiary legal materials. The technique for collecting legal materials is through literature study, which is then analyzed qualitatively and presented prescriptively. Results: of the research show that (1) there is structural tension between the acceleration of national strategic projects and the state's obligation to fulfill socio-economic rights, particularly the right to participation, the right to housing, and the right to work. The regulation of national strategic projects still places more emphasis on accelerating development and project certainty, while the fulfillment of the socioeconomic rights of the affected communities has not been explicitly and comprehensively regulated. (2) legal protection for communities affected by National Strategic Projects is available in normative terms, but it still needs to be strengthened in order to truly fulfill the principle of social justice as mandated by the constitution. Conclusion: The regulation of National Strategic Projects has not fully ensured the fulfillment and protection of the socio-economic rights of affected communities, as existing norms place greater emphasis on development acceleration than on the recognition of rights and the limitation of state discretion.