Aspek Hukum Pengembangan Ekonomi Masyarakat Sekitar Tambang Dalam Kerangka Pengendalian Terhadap Kegiatan Usaha Pertambangan = Legal Aspects of Economic Development for Communities Surrounding Mining Areas within the Framework of Regulatory Control over Mining Business Activities

PERMATA KUSUMADEWI. Aspek Hukum Pengembangan Ekonomi Masyarakat Sekitar Tambang Dalam Kerangka Pengendalian Terhadap Kegiatan Usaha Pertambangan (dibimbing oleh Hasbir Paserangi dan Naswar). Latar belakang. Belum tersusunnya Cetak Biru PPM di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan ketiadaan pedoman strategis yang berpotensi menyebabkan pelaksanaan PPM oleh pemegang IUP kurang optimal dalam mewujudkan kemanfaatan hukum dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pelaksanaan program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) menurut perundang-undangan Minerba dan (2) menganalisis substansi Cetak Biru Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk tujuan hukum kemanfaatan bagi masyarakat. Metode. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil. Pelaksanaan PPM oleh Pemegang IUP didasarkan pada komitmen kepatuhan regulasi serta tanggung jawab sosial untuk memastikan operasi pertambangan yang bermanfaat, berkelanjutan, dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan. Tujuan hukum dan economic analysis of law menilai pelaksanaan PPM mendorong peningkatan kesejahteraan perusahaan dan masyarakat, meskipun dokumen Cetak Biru belum tersedia. Cetak Biru PPM menjadi pedoman Pemegang IUP dalam menyusun rencana induk PPM yang efektif, dan berkelanjutan, sekaligus sebagai instrumen pengendalian kegiatan pertambangan guna menjamin kepastian dan kemanfaatan hukum. Kemakmuran dan kesejahteraan sosial sebagai kepentingan masyarakat diwujudkan melalui Cetak Biru sebagai instrumen perubahan sosial dan pengendali perilaku Pemegang IUP agar tidak hanya berorientasi komersial, tetapi juga mendorong kemajuan dan kemakmuran masyarakat sektiar tambang. Cetak Biru secara tidak langsung mengatur perilaku pelaku usaha untuk melaksanakan kewajiban PPM sebagai norma hukum sekaligus mekanisme ekonomi yang memastikan masyarakat memperoleh manfaat dari aktivitas pertambangan. Kesimpulan. Pelaksanaan PPM oleh pemegang IUP telah mencerminkan kepatuhan regulatif dan tanggung jawab sosial, namun efektivitas dan keberlanjutannya belum optimal tanpa adanya Cetak Biru PPM sebagai pedoman strategis untuk menjamin kepastian hukum, kemanfaatan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar tambang.