Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Morowali Utara = Legal Analysis of Land Dispute Resolution Through Mediation at the National Land Agency Office of North Morowali Regency

Arina Putri (B012221016), Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Pertanahan melalui Mediasi di Kantor Badan Pertanahan Morowali Utara. Dibimbing oleh Abrar Saleng. Latar Belakang: Sengketa pertanahan merupakan permasalahan yang bersifat dinamis dan senantiasa muncul seiring pertumbuhan penduduk, kemajuan pembangunan, serta meningkatnya akses berbagai pihak dalam memperoleh tanah sebagai modal fundamental bagi beragam kepentingan. Untuk menyelesaikan berbagai sengketa yang terjadi dikeluarkanlah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Kantor badan Pertanahan Nasional Kabupaten Morowali Utara dan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Morowali Utara. Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan fokus pada pengumpulan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan terhadap pihak-pihak terkait. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara, dan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang – undangan, buku – buku, artikel, makalah, media internet, dan hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil: Penelitian menunjukkan bahwa Kantor Badan Pertanahan Morowali Utara, dalam kapasitasnya sebagai mediator, telah melaksanakan tugas dengan efektif melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung kelancaran proses mediasi terhadap berbagai sengketa pertanahan. Upaya mediasi saat ini memiliki landasan hukum yang jelas, dilengkapi dengan pedoman serta petunjuk teknis sebagaimana diatur dalam Permen ATR/BPN tentang Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan. Namun, ditemukan beberapa faktor penyebab kegagalan dalam melaksanakan mediasi meliputi ketidakhadiran pihak – pihak yang bersengketa, tidak adanya titik temu antar kedua belah pihak dan rendahnya pemahaman masyarakat tentang hak atas tanah yang mengakibatkan banyaknya konflik dan sengketa terjadi. Kesimpulan: Prosedur penyelesaian sengketa pertanahan di Kantor Badan Pertanahan Morowali Utara telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020. Penerapan prosedur ini diharapkan dapat mewujudkan penyelesaian sengketa tanah secara efektif dan adil, serta meminimalkan potensi konflik pertanahan di masyarakat, meskipun dalam pelaksanaannya ditemukan berbagai kendala yang mengakibatkan mediasi tidak dapat berjalan dengan baik ataupun mediasi tidak menemukan hasil yang baik