OPTIMALISASI PERAN KEJAKSAAN DALAM PEMULIHAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI (SUATU KAJIAN NORMATIF-EMPIRIS) = OPTIMIZING THE ROLE OF THE PROSECUTOR'S OFFICE IN RECOVERING STATE FINANCES DUE TO CORRUPTION CRIMES (A NORMATIVE-EMPIRICAL STUDY)

Latar Belakang: Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan sistemik yang menimbulkan kerugian ekonomi signifikan dan menghambat pembangunan nasional.. Tujuan: Menganalisis dan mengevaluasi efektivitas dan berbagai kendala yang dihadapi Kejaksaan terhadap pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi Metode: Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian hukum normatif-empiris yang mengintegrasikan pendekatan doktrinal dan non-doktrinal Hasil: (1) Pengembalian kerugian negara sejak tahap penyidikan hingga eksekusi putusan. Namun, pelaksanaannya menghadapi hambatan kultural berupa kebiasaan negatif masyarakat dan hambatan instrumental berupa regulasi yang belum memadai. (2) hambatan Kejaksaan dalam optimalisasi pemulihan aset bersifat sistemik dan mencakup tiga dimensi hukum. Pada substansi hukum, kelemahan regulasi uang pengganti, ketiadaan undang-undang perampasan aset non-conviction, dan disharmoni prosedural menjadi kendala utama. Pada struktur hukum, keterbatasan SDM, koordinasi antar-lembaga, infrastruktur, dan sistem informasi menghambat efektivitas pemulihan aset. Sedangkan pada budaya hukum, masih kuatnya budaya korupsi, rendahnya kesadaran hukum, formalisme prosedural, dan budaya impunitas menghambat penegakan hukum yang adil dan berorientasi pada pemulihan ekonomi negara Kesimpulan: Efektivitas peran Kejaksaan bergantung pada koordinasi antar lembaga, pembenahan regulasi, peningkatan SDM, dan pemanfaatan teknologi hukum modern untuk mengatasi hambatan kultural dan kompleksitas modus korupsi. Dan Hambatan Kejaksaan bersifat sistemik: kelemahan regulasi, kurangnya SDM dan koordinasi, serta budaya hukum permisif menghambat optimalisasi pemulihan aset dan efektivitas penegakan hukum antikorupsi