PERBANDINGAN STATUS HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA DAN IBU KOTA NUSANTARA DALAM PROSES PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA = Comparison of the Legal Status of the Special Region of Jakarta and the Indonesian Capital City in the Process of Relocating the National Capital

Latar Belakang: Pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara tidak hanya memindahkan pusat pemerintahan, tetapi juga mengubah status hukum dan pola kewenangan antara Daerah Khusus Jakarta dan IKN dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta yang sebelumnya berkedudukan sebagai ibu kota negara mengalami pergeseran legitimasi, sedangkan IKN dibentuk dengan kelembagaan otorita di bawah Presiden. Perubahan ini menuntut kejelasan status hukum dan kepastian kewenangan pada masa transisi agar tidak terjadi dualisme pemerintahan. Tujuan: Menganalisis persamaan dan perbedaan status hukum Daerah Khusus Jakarta dan IKN sebelum dan sesudah pemindahan ibu kota negara serta mengkaji kondisi normatif dan faktual penyelenggaraan pemerintahan IKN pada masa transisi. Metode: Penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan, dan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil: Pemindahan ibu kota tidak menghapus kekhususan Jakarta, tetapi menggeser perannya dari pusat pemerintahan nasional menjadi pusat perekonomian nasional dan kota global. IKN tidak dibentuk sebagai daerah otonom, melainkan wilayah yang dikelola oleh otorita di bawah Presiden dengan kewenangan atribusi dan administrasi terpusat. Persamaan keduanya terletak pada pengaturan khusus karena memiliki fungsi strategis nasional, sedangkan perbedaannya terdapat pada sumber kewenangan, bentuk pemerintahan, dan mekanisme akuntabilitas. Kesimpulan: Secara normatif IKN telah ditetapkan sebagai ibu kota negara dengan struktur pemerintahan yang bertanggung jawab kepada Presiden. Namun pada masa transisi aktivitas pemerintahan masih dominan di Jakarta sehingga diperlukan sinkronisasi regulasi dan penataan kewenangan antara pemerintah pusat, Otorita IKN, dan pemerintah daerah di sekitarnya agar pemindahan ibu kota berjalan efektif dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.