EKSISTENSI PUTUSAN HAKIM PENDAMAI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH TONGKONAN DI KABUPATEN TANA TORAJA = THE EXISTENCE OF PEACE JUDGES DECISIONS IN THE SETTLEMENT OF TONGKONAN LAND DISPUTES IN TANA TORAJA REGENCY

Sengketa Tanah Tongkonan di Kabupaten Tana Toraja mencerminkan perubahan sosial dalam masyarakat adat akibat pergeseran nilai kasi’uluran yang selama ini menjadi dasar solidaritas dan musyawarah. Data Direktori Putusan Mahkamah Agung tahun 2025 mencatat 16 perkara sengketa tanah dalam tiga tahun terakhir, meningkat dibandingkan sembilan perkara pada periode 2017–2019. Peningkatan ini menunjukkan melemahnya penyelesaian sengketa berbasis adat, ditandai dengan kecenderungan masyarakat memilih litigasi formal yang berorientasi menang-kalah dan meninggalkan forum musyawarah adat seperti dipasipa’kada. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitik untuk mengkaji penyelesaian sengketa Tanah Tongkonan dalam konteks sosial-budaya masyarakat Toraja. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa melalui peran Hakim Adat Pendamai serta kedudukan putusannya dalam mengharmonisasikan hukum adat dan hukum nasional. Hasil penelitian menunjukkan kecenderungan penyelesaian litigatif yang individualistik dan mengabaikan nilai adat. Padahal, dipasipa’kada sebagai hukum yang hidup (living law) menekankan keadilan substantif, rekonsiliasi sosial, dan pelestarian nilai budaya. Eksistensi putusan Hakim Adat Pendamai mulai melemah bagi masyarakat Toraja, sehingga putusannya perlu diformalisasi melalui perjanjian perdamaian tertulis sesuai Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata agar memiliki kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, integrasi mekanisme adat dalam sistem hukum nasional menjadi penting untuk menjaga penyelesaian sengketa yang kontekstual dan berakar pada nilai lokal.