TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH BABYSITTER (Studi Putusan Nomor 2379/Pid.Sus/2024/PN.Sby) = LEGAL REVIEW OF CRIMINAL ACTS OF VIOLENCE AGAINST CHILDREN COMMITTED BY BABYSITTERS (Study of Decision Number 2379/Pid.Sus/2024/PN.Sby)

Latar Belakang: Tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh babysitter merupakan pelanggaran hak anak yang menimbulkan permasalahan normatif akibat adanya tumpang tindih peraturan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam penentuan dasar pemidanaan. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh babysitter dalam perspektif hukum pidana dan menganalisis penerapan hukum pidana pada tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh babysitter dalam Putusan Nomor 2379/Pid.Sus/2024/PN.Sby. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan non-hukum yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara preskriptif-normatif. Hasil: Penelitian menunjukkan bahwa (1) Tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh babysitter dapat dikualifikasikan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 351 KUHP, Pasal 466 KUHP Nasional, Pasal 76C jo. Pasal 80 UU Perlindungan Anak, dan Pasal 44 UU PKDRT; (2) Penerapan hukum pidana dalam Putusan Nomor 2379/Pid.Sus/2024/PN.Sby belum tepat berdasarkan asas lex consumen derogat legi consumte, karena perbuatan terdakwa seharusnya dikenakan Pasal 44 ayat (2) UU PKDRT, serta JPU tidak mendakwakan perbuatan berlanjut sebagaimana Pasal 64 ayat (1) KUHP, sehingga berpengaruh terhadap penjatuhan pidana yang tidak proporsional. Kesimpulan: Tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh babysitter terkualifikasi dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Adapun penerapan hukum pidana dalam Putusan Nomor 2379/Pid.Sus/2024/PN.Sby belum tepat berdasarkan asas lex consumen derogat legi consumte, serta perbuatan berlanjut tidak dipertimbangkan oleh JPU dalam perumusan dakwaan.