KETAATAN PELAKU USAHA MIKRO TERHADAP KEWAJIBAN PENDAFTARAN NOMOR INDUK BERUSAHA DI KECAMATAN TAMALATE KOTA MAKASSAR (Tinjauan Sosiologi Hukum) = LEGAL COMPLIANCE OF MICRO BUSINESS ACTORS WITH THE OBLIGATION TO REGISTER A BUSINESS IDENTIFICATION NUMBER IN TAMALATE DISTRICT MAKASSAR CITY (A Sociology of Law Perspective)

A. BESSE RAWE P. AURA (B011221171) dengan judul “Ketaatan Pelaku Usaha Mikro Terhadap Kewajiban Pendaftaran Nomor Induk Berusaha di Kecamatan Tamalate Kota Makassar (Tinjauan Sosiologi Hukum)”. Dibawah bimbingan Ismail Alrip, selaku pembimbing. Latar Belakang: Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mewajibkan setiap pelaku usaha dengan berbagai tingkat risiko untuk memiliki NIB sebagai bentuk legalitas usaha. Meskipun prosedur pendaftaran NIB telah disederhanakan dan dilakukan secara elektronik, dalam praktiknya masih ditemukan rendahnya tingkat ketaatan pelaku usaha, khususnya yang berisiko rendah terhadap kewajiban tersebut sehingga perlu dikaji dari perspektif sosiologi hukum. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat ketaatan pelaku usaha mikro berisiko rendah terhadap kewajiban pendaftaran NIB serta mengkaji faktor-faktor budaya hukum yang memengaruhi perilaku ketaatan tersebut. Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris Data penelitian diperoleh melalui wawancara dan didukung oleh data sekunder yang relevan kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil: (1) Tingkat ketaatan pelaku usaha mikro berisiko rendah terhadap kewajiban pendaftaran NIB masih rendah, terlihat dari banyaknya pelaku usaha yang belum memiliki NIB. Bentuk ketaatan yang dominan berada pada tahap compliance dan sebagian kecil identification, sedangkan tahap internalization masih sangat terbatas sehingga menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi formal dan praktik di lapangan. (2) Rendahnya ketaatan pelaku usaha mikro berisiko rendah terhadap kewajiban pendaftaran NIB disebabkan cara pandang mereka terhadap hukum, di mana NIB dianggap hanya sebagai dokumen untuk kepentingan tertentu, bukan sebagai kewajiban hukum yang harus dipatuhi. Akibatnya, ketaatan bersifat situasional yakni melihat sejauh mana kepemilikan NIB dapat memberikan manfaat langsung bagi usaha. Kesimpulan: Ketaatan pelaku usaha mikro berisiko rendah di Kecamatan Tamalate terhadap kewajiban pendaftaran NIB banyak disebabkan oleh dorongan eksternal dan kebutuhan praktis dam belum mencapai kesadaran hukum internal. Hal ini dipengaruhi oleh budaya hukum pelaku usaha masih lemah yang NIB dipandang sebagai kebutuhan administratif, bukan sebagai kewajiban hukum yang dipatuhi secara sadar dan konsisten. Budaya hukum pelaku usaha yang memandang NIB sebagai dokumen administratif daripada kewajiban normatif menentukan penerapan efektivitas hukum di masyarakat sehingga diperlukan transformasi penguatan budaya hukum, sosialisasi, dan pendampingan untuk membentuk kesadaran hukum yang lebih berkelanjutan.