TINJAUAN YURIDIS ATAS EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KONVENSI INTERNASIONAL DALAM MENGATASI KESENJANGAN UPAH BERBASIS GENDER DI INDONESIA = Juridical Review of the Effectiveness of the Implementation of International Conventions in Addressing Gender-Based Wage Gaps in Indonesia

RIZKY NAYA AZZAHRA HASBI (B011211346), dengan judul “Tinjauan Yuridis atas Efektivitas Implementasi Konvensi Internasional dalam Mengatasi Kesenjangan Upah Berbasis Gender di Indonesia”. Dibawah bimbingan Mutiah Wenda Juniar, selaku Pembimbing. Latar Belakang: Kesenjangan upah berbasis gender masih menjadi hambatan signifikan dalam pembangunan ekonomi dan kesetaraan hak di Indonesia. Kesenjangan upah berbasis gender tersebut didukung oleh data BPS (2023) dan Global Gender Gap Report 2024. Walaupun komitmen normatif telah diwujudkan melalui ratifikasi Konvensi ILO No. 100 dan CEDAW, implementasinya masih terbentur kendala struktural, lemahnya pengawasan ketenagakerjaan, dan praktik diskriminasi yang terlembaga. Tujuan: Menganalisis bagaimana Implementasi Konvensi ILO No.100 Tahun 1951 dan CEDAW di Indonesia dalam mengatasi kesenjangan upah berbasis gender, serta menganalisis faktor-faktor yang menghambat implementasi Konvensi ILO No.100 Tahun 1951 dan CEDAW di Indonesia dalam mengatasi kesenjangan upah berbasis gender. Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Implementasi Konvensi ILO No. 100 Tahun 1951 dan CEDAW telah terakomodasi dalam berbagai peraturan nasional seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan, PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dan kebijakan terkait struktur dan skala upah. Namun, norma- norma tersebut belum sepenuhnya mampu menjamin perlakuan upah yang setara karena tidak adanya mekanisme penilaian “pekerjaan yang sama nilainya” secara operasional dan terukur; (2) Efektivitas hukum Indonesia masih terbatas akibat lemahnya pengawasan ketenagakerjaan, minimnya akses pengaduan, bias patriarkis dalam praktik hubungan industrial, serta rendahnya literasi hukum pekerja perempuan. Kondisi ini menyebabkan kesenjangan upah tetap berlangsung sebagai diskriminasi tidak langsung yang bersifat struktural. Kesimpulan: Efektivitas ratifikasi Konvensi ILO No. 100 dan CEDAW terhambat oleh ketiadaan standar teknis operasional dan hambatan sistemik di tingkat struktural hingga kultural. Kondisi ini memicu normative-operational gap yang membatasi akses keadilan bagi pekerja perempuan, sehingga instrumen internasional tersebut belum mampu menghapus diskriminasi upah secara nyata.