Aspek Hukum Penggunaan Artificial Intelligence Dalam Pengambilan Keputusan Hakim = The Legal Aspects of Artificial Intelligence Use in Judges Decision-Making

ANDI YUNISA FEBRIYANTI (B012241081) “Aspek Hukum Penggunaan Artificial Intelligence Pada Pengambilan Keputusan Hakim.” Dibimbing oleh Syamsul Bachri. Latar Belakang: Keunggulan Artificial Intelligence atau AI terletak pada kemampuannya dalam membantu praktisi hukum untuk melakukan analisis secara cepat dan akurat. Namun, penggunaan AI di peradilan Indonesia masih terbatas pada tujuan administratif, dan belum terdapat pedoman penggunaan AI untuk memberikan rekomendasi hukum. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Artificial Intelligence berperan pada sistem peradilan dan hukum apakah yang dibutuhkan pada penerapan Artificial Intelligence pada putusan Hakim. Metode: Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komporatif. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi pustaka. Bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk memberikan jawaban terhadap isu hukum penelitian. Hasil: Penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pasal 1 angka 5 UU ITE, mengkategorikan AI sebagai agen elektronik, karena sistem kerja AI yang mengikuti instruksi manusia. Oleh sebab itu, status hukum AI adalah sebagai objek hukum. Penggunaan AI pada putusan hakim tanpa melibatkan manusia dapat melanggar asas independensi hakim. Pertanggungjawaban terhadap kerugian hanya dapat dikenakan kepada subjek hukum, yang secara yuridis diakui sebagai pemegang hak dan kewajiban. Dengan demikian, berdasarkan status hukum AI, hal tersebut menimbulkan tantangan terhadap pertanggungjawaban apabila AI menyebabkan kerugian. Oleh karena itu, Indonesia memerlukan regulasi yang mengatur secara eksplisit mengenai pertanggungjawaban hukum terhadap AI. (2) Demi menciptakan sistem AI yang berintegrasi secara etis dan efektif, maka diperlukan adanya kerjasama dari berbagai sektor nasional maupun internasional, yang tidak hanya bertujuan untuk merancang regulasi berbasis bukti dan perkembangan digital, tetapi juga dapat membantu praktisi hukum dalam melakukan analisis secara cepat, akurat dan menjamin keadilan subtantif. Penggunaan AI dalam keputusan hakim harus menjamin prinsip publisitas dan prinsip aksesbilitas. Kesimpulan: Penggunaan AI tidak dapat menggantikan Hakim, karena AI adalah alat untuk membantu tugas Hakim. Hal tersebut disebabkan karena AI yang tidak memiliki empati, konteks sosial dan hati nurani. Pengaplikasian AI harus diawasi, diverifikasi, dan mematuhi undang-undang yang berlaku dengan memberlakukan prinsip etika, transp