Tinjauan Yuridis Terhadap Keabsahan dan Implikasi Surat Perintah Pelaksana Harian Kepala Sekolah di Kabupaten Bone = Legal Review of the Validity and Implications of the Principal's Daily Executive Order in Bone Regency

Latar Belakang: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penerbitan Surat Perintah Pelaksana Harian Kepala Sekolah di Kabupaten Bone yang tidak sesuai dengan peruntukan hukumnya, sebagaimana yang telah diatur didalam Pasal 14 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan begitupun dengan mekanisme yang mengatur secara khusus. Sehingga perlu untuk dianalisis terkait keabsahan surat perintah tersebut dan implikasi hukumnya. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui keabsahan dan implikasi hukum Surat Perintah Nomor 895.7/6823/DP tentang Pelaksana Harian Kepala Sekolah di Kabupaten Bone. Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan menggunakan analisis preskriptif. Hasil: Penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Surat Perintah Nomor 895.7/6823/DP tentang Pelaksana Harian Kepala Sekolah di Kabupaten Bone tidak memenuhi unsur-unsur sahnya suatu keputusan karena adanya cacat prosedur dan substansi (2) Implikasi hukum karena ada cacat prosedur dan substansi sehingga Surat Perintah Nomor 895.7/6823/DP tentang Pelaksana Harian Kepala Sekolah di Kabupaten Bone termasuk dalam keputusan yang dapat dibatalkan. Kesimpulan: Surat perintah tersebut dinilai tidak memenuhi unsur sahnya keputusan karena adanya cacat prosedur dan substansi, sehingga berimplikasi pada dapat dibatalkannya. Disarankan untuk membuat surat perintah baru dan peraturan internal di Kabupaten Bone terkait hal tersebut dan segera dilakukan penetapan jabatan definitif sesuai syarat dan peruntukannya.