ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA EKSPOR KAYU TANPA DOKUMEN HASIL HUTAN DAN PEMBERITAHUAN PABEAN

ALYA KHAMILA (B011221359), dengan judul “(Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Ekspor Kayu Tanpa Dokumen Hasil Hutan Dan Pemberitahuan Pabean (Studi Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2024/Pn.Tbk)”. Dibawah bimbingan Nur Azisa, selaku Pembimbing. Latar Belakang: Tindak pidana ekspor kayu tanpa dokumen hasil hutan dan pemberitahuan pabean dengan pengangkutan kayu secara ilegal selain menimbulkan pelanggaran, juga perlu memperhatikan aturan hukum bahwa kegiatan penebangan pohon di hutan dengan tujuan memperoleh kayu yang dapat diolah akan berdampak pada kerusakan ekosistem dan lingkungan. Tujuan: Menganalisis kualifikasi tindak pidana ekspor kayu tanpa dokumen hasil hutan dan pemberitahuan pabean dalam perspektif hukum pidana serta penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana ekspor kayu teki tanpa dokumen hasil hutan dan pemberitahuan pabean dalam putusan nomor 152/Pid.Sus/2024/PN.Tbk. Metode: Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang- undangan dan kasus. Hasil Penelitian: (1) Kualifikasi tindak pidana ekspor kayu teki tanpa dokumen hasil hutan dan pemberitahuan pabean dengan unsur perbuatannya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dengan melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang menyatakan bahwa mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean, dengan Delik materil, karena ada akibat dari suatu tindakan yang diperbuat dan Delik khusus karena peraturan perundang- undangan diatur khusus (2) Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana ekspor kayu teki tanpa dokumen hasil hutan dan pemberitahuan pabean dalam putusan nomor 152/Pid.Sus/2024/PN.Tbk, dengan dakwaan alternatif namun dalam penjatuhannya dapat dipertajam sesuai dengan perbuatan atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa merupakan concursus realis dengan tindak pidana yang berdiri sendiri. Kesimpulan: Perbuatan terdakwa dengan ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dengan delik materil dan delik khusus.