KEPASTIAN HUKUM PROSES SERTIFIKASI ASET DAERAH KOTA MAKASSAR DALAM PERSPEKTIF PENDEKATAN TER HEIDE DAN MINING CLUSTERING = LEGAL CERTAINTY OF THE MAKASSAR REGIONAL ASSET CERTIFICATION PROCESS IN THE PERSPECTIVE OF THE TER HEIDE AND MINING CLUSTERING APPROACH

ABSTRAK MUHAMMAD FARHAN ASRI (B011221143), Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, dengan Judul Skripsi "Kepastian Hukum terhadap Proses Sertifikasi Aset Daerah Kota Makassar dalam Perspektif Pendekatan Ter Heide dan Mining Clustering". Dibimbing oleh Amaliyah, S.H., M.H. sebagai Pembimbing. Latar Belakang: Belum maksimalnya fungsi birokrasi dalam pengamanan aset daerah di Kota Makassar yang berpotensi menyebabkan sengketa. Ketidakpastian dalam proses sertifikasi aset menghambat tata kelola administrasi dan melemahkan perlindungan hukum terhadap kekayaan aset daerah. Tujuan Penelitian: Tujuan penelitian untuk menganalisis perilaku instansi daerah, khususnya BPKAD dan Dinas Pertanahan dalam mewujudkan kepastian hukum sertifikasi aset di Kota Makassar serta mengoptimalkan pola perlindungan hukum melalui pendekatan teknologi Mining Clustering. Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris. Analisis dilakukan menggunakan Teori Hukum Fungsional dari Ter Heide untuk membedah kinerja instansi serta algoritma clustering untuk memetakan karakteristik aset daerah. Hasil: Penelitian menunjukkan bahwa perilaku instansi terkait belum sepenuhnya mencapai tujuan fungsional hukum karena adanya hambatan koordinasi dan birokrasi sehingga kepastian hukum atas sertifikasi aset belum terwujud secara optimal sesuai kebutuhan praktis daerah. Selanjutnya, penerapan Mining Clustering terbukti mampu mengoptimalkan perlindungan hukum dengan mengelompokkan aset ke dalam kategori risiko tertentu sehingga Pemerintah Kota Makassar dapat menerapkan strategi yang lebih efisien dibandingkan metode konvensional. Kesimpulan: Kepastian hukum aset daerah memerlukan integrasi sistem informasi antar instansi dan pemanfaatan analisis data besar (big data) sebagai dasar pengambilan kebijakan. Penggunaan teknologi clustering menjadi solusi strategis dalam memetakan risiko hukum guna mencapai perlindungan aset yang lebih tepat sasaran.