PENGAWASAN DINAS KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG MEMPEKERJAKAN ANAK SEBAGAI PEKERJA DI SULAWESI SELATAN = Supervision by the Labor Service over Companies Employing Children as Workers in South Sulawesi.

Ammar Athief (B012241064). Pengawasan Dinas Ketenagakerjaan Terhadap Perusahaan Yang Mempekerjakan Anak Sebagai Pekerja Di Sulawesi Selatan. Dibimbing Marwati Riza Latar Belakang: Pekerja anak merupakan permasalahan ketenagakerjaan yang memiliki dampak serius terhadap pemenuhan hak-hak anak, khususnya hak atas pendidikan, kesehatan, dan tumbuh kembang yang layak. Meskipun larangan mempekerjakan anak telah diatur dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan perlindungan anak, praktik pekerja anak masih ditemukan, terutama di sektor informal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan pelaksanaan pengawasan serta penegakan hukum di tingkat daerah, termasuk di Kota Makassar. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan terhadap perusahaan dalam mempekerjakan anak di Kota Makassar dan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran pekerja anak. Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparatur Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, sedangkan data sekunder melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen pendukung. Data dianalisis secara kualitatif untuk melihat kesesuaian antara norma hukum dan praktik pelaksanaannya. Hasil: Penelitian menunjukkan bahwa pengawasan pekerja anak telah dilaksanakan berdasarkan kerangka hukum yang berlaku, tetapi pelaksanaannya belum menjangkau seluruh praktik pekerja anak secara optimal. Pengawasan lebih terfokus pada sektor formal, sementara pekerja anak banyak ditemukan di sektor informal. Keterbatasan jumlah pengawas, lemahnya pendataan, serta pendekatan pengawasan yang lebih bersifat pembinaan memengaruhi capaian pengawasan. Penegakan hukum terhadap pelanggaran pekerja anak pada umumnya dilakukan melalui sanksi administratif, sementara penerapan sanksi pidana belum dilaksanakan. Kesimpulan: Pengawasan dan penegakan hukum terhadap pekerja anak di Kota Makassar belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi anak. Diperlukan penguatan pengawasan yang lebih luas, peningkatan kapasitas aparatur, serta integrasi penegakan hukum dengan kebijakan perlindungan anak agar upaya perlindungan terhadap pekerja anak dapat berjalan secara lebih menyeluruh dan berkelanjutan. Ammar Athief (B012241064). Pengawasan Dinas Ketenagakerjaan Terhadap Perusahaan Yang Mempekerjakan Anak Sebagai Pekerja Di Sulawesi Selatan. Dibimbing Marwati Riza Latar Belakang: Pekerja anak merupakan permasalahan ketenagakerjaan yang memiliki dampak serius terhadap pemenuhan hak-hak anak, khususnya hak atas pendidikan, kesehatan, dan tumbuh kembang yang layak. Meskipun larangan mempekerjakan anak telah diatur dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan perlindungan anak, praktik pekerja anak masih ditemukan, terutama di sektor informal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan pelaksanaan pengawasan serta penegakan hukum di tingkat daerah, termasuk di Kota Makassar. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan terhadap perusahaan dalam mempekerjakan anak di Kota Makassar dan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran pekerja anak. Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparatur Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, sedangkan data sekunder melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen pendukung. Data dianalisis secara kualitatif untuk melihat kesesuaian antara norma hukum dan praktik pelaksanaannya. Hasil: Penelitian menunjukkan bahwa pengawasan pekerja anak telah dilaksanakan berdasarkan kerangka hukum yang berlaku, tetapi pelaksanaannya belum menjangkau seluruh praktik pekerja anak secara optimal. Pengawasan lebih terfokus pada sektor formal, sementara pekerja anak banyak ditemukan di sektor informal. Keterbatasan jumlah pengawas, lemahnya pendataan, serta pendekatan pengawasan yang lebih bersifat pembinaan memengaruhi capaian pengawasan. Penegakan hukum terhadap pelanggaran pekerja anak pada umumnya dilakukan melalui sanksi administratif, sementara penerapan sanksi pidana belum dilaksanakan. Kesimpulan: Pengawasan dan penegakan hukum terhadap pekerja anak di Kota Makassar belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi anak. Diperlukan penguatan pengawasan yang lebih luas, peningkatan kapasitas aparatur, serta integrasi penegakan hukum dengan kebijakan perlindungan anak agar upaya perlindungan terhadap pekerja anak dapat berjalan secara lebih menyeluruh dan berkelanjutan.