Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Korban Penyandang Disabilitas Intelektual (Studi Putusan Nomor 72/Pid.B/2025/PN Mak) = Crimes of Sexual Violence Against Victims with Intellectual Disabilities (Study of Decision Number 72/Pid.B/2025/PN Mak)

Latar Belakang: Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memberikan perlindungan bagi korban penyandang disabilitas, praktik peradilan seperti dalam Putusan PN Makale, masih inkonsisten dan belum menjadikan kerentanan korban sebagai dasar pemberatan hukuman. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaturan sanksi pidana dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas intelektual berdasarkan Putusan Nomor 72/Pid.B/2025/PN Mak. Metode: Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Jenis bahan hukum yang digunakan, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan non-hukum yang diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan dan analisisnya menggunakan teknik preskriptif. Hasil: Penelitian menunjukkan bahwa (1) Meskipun UU TPKS menempatkan korban penyandang disabilitas sebagai fokus perlindungan, penerapannya dalam praktik belum efektif sehingga keadilan substantif bagi korban belum tercapai; (2) Pada Putusan 72/Pid.B/2025/PN Mak, hakim menjatuhkan pidana ringan tanpa menerapkan pemberatan sebagaimana diamanatkan undang- undang, sehingga putusan kurang proporsional. Kesimpulan: UU TPKS menghadirkan perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi korban penyandang disabilitas, namun penerapannya dalam praktik masih perlu diperkuat, terlihat dari Putusan 72/Pid.B/2025/PN Mak di mana pertimbangan hakim kurang menekankan kerentanan korban sehingga pidana yang dijatuhkan tidak sepenuhnya proporsional.