SYARIEF, FATIMAH (2026) TINDAK PIDANA MENGEDARKAN MINUMAN BERALKOHOL TIDAK MEMENUHI STANDAR NASIONAL INDONESIA MELALUI E-COMMERCE TOKOPEDIA (Studi Putusan Nomor 258/Pid.Sus/PN.Mkd) = THE CRIMINAL ACT OF DISTRIBUTING ALCOHOLIC BEVERAGES THAT DO NOT MEET INDONESIAN NATIONAL STANDARDS THROUGH E-COMMERCE TOKOPEDIA (Study of Decision Number 258/Pid.Sus/PN.Mkd). Skripsi thesis, UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR.
B011221003-ZUcGPH9a5RTJdo3B-20260218150930.jpeg
Download (71kB)
B011221003-1-2.pdf
Download (1MB)
B011221003-dp.pdf
Download (19kB)
B011221003-fulll.pdf
Restricted to Repository staff only until 22 January 2028.
Download (1MB)
Abstract (Abstrak)
Fatimah Syarief (B011221003), “Tindak Pidana Mengedarkan Minuman Beralkohol Tidak Memenuhi Standar Nasional Indonesia Melalui E-Commerce Tokopedia (Studi Putusan Nomor 258/Pid.Sus/PN.Mkd)”. Dibimbing Oleh Muhadar sebagai Pembimbing Utama. Latar Belakang: Platform e-commerce seperti Tokopedia dapat menjadi sarana penyalahgunaan minuman beralkohol yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Pasal 30 huruf c Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2019 mewajibkan penerapan standar nasional bagi industri minuman beralkohol. Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN Mkd menunjukkan terdakwa memproduksi dan mengedarkan minuman beralkohol tidak memenuhi standar nasional indonesia melalui Tokopedia. Tujuan: Mengetahui kualifikasi tindak pidana dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana mengedarkan minuman beralkohol tidak memenuhi SNI melalui e-commerce Tokopedia berdasarkan Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2024/PN.Mkd. Metode: Penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang dianalisis secara preskriptif. Hasil: (1) Kualifikasi tindak pidana mengedarkan minuman beralkohol tidak memenuhi standar nasional indonesia melalui e-commerce tokopedia sebagaimana tertulis dalam Pasal 120 Jo Pasal 53 ayat (1) huruf b Undang-Undang Perindustrian; (2) Penerapan hukum pidana materiil tepat memilih Undang-Undang Perindustrian sebagai dasar pemidanaan. Majelis Hakim belum mempertimbangkan penggunaan e-commerce sebagai faktor memberatkan. Kesimpulan: Penerapan Pasal 120 Jo Pasal 53 ayat (1) huruf b Undang-Undang Perindustrian Jo Pasal 30 huruf c Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2019 sudah tepat. Diperlukan harmonisasi regulasi kewajiban platform e-commerce memverifikasi sertifikasi SNI untuk mencegah peredaran produk ilegal.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Minuman Beralkohol; SNI; E-Commerce |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions (Program Studi): | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | - Andi Anna |
| Date Deposited: | 12 Aug 2026 07:18 |
| Last Modified: | 12 Aug 2026 07:18 |
| URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/56901 |
