PEMBAGIAN ROYALTI KEPADA ISTRI SEBAGAI HARTA BERSAMA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 16/PDT. G/2024/PTA.JK) = DISTRIBUTION OF ROYALTIES TO A WIFE AS MARITAL PROPERTY (A STUDY OF COURT DECISION NO. 16/PDT.G/2024/PTA.JK)

Latar Belakang Masalah: Hukum perdata Indonesia menetapkan harta yang diperoleh selama perkawinan sebagai harta bersama. Namun, aset berupa hak cipta dan royalti menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai status pembagiannya saat perceraian ketika royalti diperoleh oleh salah satu pihak, dalam hal ini suami, dimana istri sebagai sumber inspirasi dalam proses penciptaan karya. Tujuan: (1) Untuk menganalisis apakah istri yang menjadi inspirasi dalam pembuatan lagu dapat dikategorikan sebagai pencipta (2) Untuk menganalisis kesesuaian putusan hakim pada Nomor 1622/Pdt.G/2023/PA.JB jo Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.JK dengan peraturan perundang-undangan Metode: Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus putusan pengadilan. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu putusan pengadilan, Undang-Undang Perkawinan, UU Hak Cipta, KHI, bahan hukum sekunder, dan tersier. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dan hasilnya disajikan dalam bentuk deskriptif. Hasil: Penelitian menunjukkan bahwa (1) Meskipun royalti dapat dikategorikan sebagai harta bersama karena merupakan pendapatan yang diperoleh selama perkawinan (sesuai Putusan Pengadilan), hak cipta melekat pada pencipta yang melakukan proses kreatif nyata. Inspirasi tidak memenuhi syarat sebagai tindakan "menciptakan" karena inspirasi adalah ide abstrak, bukan ekspresi ide dalam bentuk nyata. Oleh karena itu, pihak yang hanya menjadi sumber inspirasi tidak dapat dikategorikan sebagai pencipta. (2) Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor 16/Pdt.G/2024/PTA.JK menetapkan bahwa 50% dari pendapatan bersih royalti yang diterima Virgoun atas lagu-lagunya yang dirilis selama masa perkawinan dengan Inara Rusli dikualifikasikan sebagai bagian dari harta bersama. Putusan ini menunjukkan pendekatan normatif yang konsisten dengan konstruksi hukum nasional mengenai harta perkawinan, serta mempertegas bahwa objek kekayaan berupa hak kekayaan intelektual dapat tunduk pada harta bersama sepanjang dihasilkan dalam masa perkawinan.