Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak yang Dilakukan oleh Anak secara Bersama-sama yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN. Smd) =

Latar penelitian ini adalah fenomena kekerasan anak terhadap anak secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian, yang menimbulkan persoalan yuridis mengenai penerapan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP terhadap subjek hukum anak dan kebutuhan harmonisasi dengan UU SPPA serta UU Perlindungan Anak, termasuk pembuktian unsur "dengan terang-terangan", "dengan tenaga bersama", keterlibatan, dan kausalitas. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis (1) kualifikasi tindak pidana kekerasan anak terhadap anak secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian menurut Pasal 170 ayat (2) KUHP dan (2) pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku kekerasan anak terhadap anak secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian sesuai dengan Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN. Smd. Metode penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, menggunakan bahan hukum primer berupa KUHP, UU SPPA, UU Perlindungan Anak, dan Putusan PN Sumedang No. 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN. Smd, serta bahan hukum sekunder berupa doktrin dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 170 KUHP merupakan delik kolektif berorientasi ketertiban umum dan dibedakan dari Pasal 351 KUHP melalui unsur "dengan terang-terangan" dan "dengan tenaga bersama", unsur "dengan tenaga bersama" ditafsirkan luas sehingga dukungan moral dalam kelompok dapat memenuhi unsur kebersamaan, dan unsur "mengakibatkan kematian" merupakan pemberatan pidana objektif yang dalam putusan a quo diterapkan berdasarkan prinsip kausalitas normatif serta penerimaan risiko ketika anak mengetahui penggunaan senjata tajam namun tetap bergabung. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa meskipun kualifikasi delik terpenuhi, pertanggungjawaban pidana anak tetap harus menerapkan asas individualisasi pidana dan prinsip best interest of the child melalui pembedaan gradasi peran dan tingkat kesalahan serta pengarahan pemidanaan pada pembinaan dan rehabilitasi secara proporsional.