ANALISIS PENYELESAIAN PENYERTAAN PADA TINDAK PIDANA ADUAN (Studi Pelanggaran Merek Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama) = DISPARITIES IN JUDICIAL DECISIONS REGARDING NECESSITY EXCESS FROM MANSLAUGHTER OFFENSES (A Study Of Court Decisions From 2019-2022)

MUH. FARID (B012222031). Analisis Penyelesaian Penyertaan pada Tindak Pidana Aduan (Studi Pelanggaran Merek yang Dilakukan Secara Bersama-sama). Dibimbing oleh M. Said Karim. Latar Belakang: Fenomena pelanggaran merek dagang di Indonesia semakin meningkat. Olehnya Penegakan hukum pidana penting untuk lindungi hak kekayaan intelektual. Tujuan: Untuk menganalisis pengaturan dan kedudukan delik aduan dalam sistem hukum pidana serta upaya penyelesaian penyertaan delik aduan pada pelanggaran merek sesuai dengan proses sistem peradilan pidana. Metode: Tipe penelitian adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, analisis, teoritik dan kasus. Bahan hukum primer meliputi KUHP, KUHAP dan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Bahan sekunder meliputi artikel ilmiah yang relevan dan dianalisis secara preskriptif. Hasil: (1) Pengaturan delik aduan dalam hukum pidana Indonesia menegaskan bahwa tindak pidana merek hanya dapat dituntut jika terdapat pengaduan dari pihak yang dirugikan. Oleh karena itu penegakan hukum sangat bergantung pada inisiatif korban. (2) Penyelesaian perkara dilakukan melalui mekanisme jalur non-litigasi seperti mediasi penal, dengan mempertimbangkan perlindungan hak korban dan keadilan bagi seluruh pihak dan jalur litigasi (pengadilan). Kesimpulan: Sistem hukum pidana Indonesia menetapkan pengaduan sebagai syarat mutlak dalam tindak pidana merek demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan korban. Penanganan penyertaan pelaku memerlukan sinergi penegakan hukum serta penguatan pendekatan litigasi dan non-litigasi untuk mencapai keadilan yang efektif.