PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA MANDIRI SEBAGAI PESERTA WAJIB TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT = Legal Protection for Independent Workers as Mandatory Participants of the People’s Housing Savings.

ABSTRAK NURAINUN DAMAYANTI HAMZAH (B022231065). Perlindungan Hukum Pekerja Mandiri Sebagai Peserta Wajib Tabungan Perumahan Rakyat. Dibimbing oleh Muhammad Basri. Latar belakang: Pekerja mandiri merupakan salah satu peserta wajib dalam kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Namun, pada umumnya pekerja mandiri memiliki penghasilan yang fluktuatif, sehingga menimbulkan berbagai penolakan yang berpotensi menghambat implementasi kebijakan tersebut. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum serta perlindungan hukum bagi pekerja mandiri sebagai peserta wajib Tabungan Perumahan Rakyat sebelum dan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder seperti buku dan jurnal ilmiah, serta bahan non-hukum yang relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum diperoleh melalui studi pustaka, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk memberikan preskripsi terhadap isu penelitian. Hasil: penelitian menunjukkan bahwa, (1) Pekerja mandiri memiliki penghasilan yang fluktuatif sehingga berpotensi mengalami kendala dalam kewajiban kepesertaan, kepastian kebijakan, dan perolehan manfaat Tapera. Kondisi ini dapat menghambat keberlangsungan Tapera, sehingga pekerja mandiri lebih tepat ditempatkan sebagai peserta sukarela daripada peserta wajib. (2) Secara normatif, kebijakan Tapera, termasuk bagi pekerja mandiri, dirumuskan untuk mencegah kegagalan program perumahan sebelumnya. Namun, sejumlah ketentuannya dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga Mahkamah Konstitusi melalui pengujian undang-undang menetapkan perlunya penataan ulang agar selaras dengan prinsip konstitusionalitas. Kesimpulan: Beberapa ketentuan dalam kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat dinilai inkonstitusional, sehingga pemerintah diwajibkan melakukan penataan ulang melalui penetapan peraturan lanjutan. Tanpa adanya peraturan lanjutan tersebut, peserta Tabungan Perumahan Rakyat tidak memperoleh kepastian hukum.