KAJIAN HUKUM PEMERINTAH TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG USAHA MIKRO KECIL MENENGAH MACET = A LEGAL ANALYSIS OF THE GOVERNMENT’S POLICY ON THE WRITE OFF OF NON-PERFORMING LOANS TO MICRO, SMALL AND MEDIUM SIZED ENTERPRISES

AULIYAH SYAMSU(B022241038). Kajian Hukum Penghapusan Piutang Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah Macet. Dibimbing oleh Marthen Arie. Latar Belakang: Kebijakan penghapusan piutang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 merupakan langkah hukum dan fiskal untuk menata keuangan negara serta melindungi pelaku usaha kecil. Tujuan: Penelitian ini bertujuan menganalisis:kebijakan penghapusan piutang UMKM dalam perspektif hukum publik dan prinsip Good Governance, serta akibat hukumnya terhadap negara dan debitur UMKM .Metode: menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan dukungan data empiris lapangan, melalui wawancara dengan pejabat DJKN, KPKNL, BPN, dan pelaku UMKM penerima kebijakan. Analisis didasarkan pada Teori Intervensi Pemerintah (Keynesianisme), Teori Utang-Piutang (Remissie), dan Prinsip Proporsionalitas Hukum Administrasi. Hasil: menunjukkan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk intervensi negara yang sah dan konstitusional, sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945. Secara normatif, PP No. 47 Tahun 2024 telah mengatur asas legalitas, transparansi, dan akuntabilitas, namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala administratif dan perbedaan interpretasi teknis. Secara hukum, kebijakan ini menimbulkan akibat ganda: negara kehilangan hak tagih dan wajib melaporkan penghapusan sebagai pengurang aset; sementara debitur terbebas dari kewajiban membayar tetapi tetap tercatat di SLIK (OJK).Penulis menyimpulkan bahwa penghapusan piutang merupakan remissie hukum publik yang sah bila dilaksanakan berdasar hukum dan asas proporsionalitas. Pemerintah disarankan menyusun pedoman teknis nasional serta pembinaan pascapenghapusan agar kebijakan ini berfungsi adil dan berkelanjutan bagi UMKM.