IMPLIKASI HUKUM PENERBITAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH DI ATAS TANAH REKLAMASI = LEGAL IMPLICATIONS OF THE ISSUANCE OF LAND TITLES ON RECLAIMED LAND


LESTARI, FEBYANA AYU (2026) IMPLIKASI HUKUM PENERBITAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH DI ATAS TANAH REKLAMASI = LEGAL IMPLICATIONS OF THE ISSUANCE OF LAND TITLES ON RECLAIMED LAND. Thesis thesis, UNIVERSITAS HASANUDDIN.

[thumbnail of sampul] Image (sampul)
B022241029-Bb43qQSxOMlZVuC1-20260611005948.jpg

Download (30kB)
[thumbnail of bab 1-2] Text (bab 1-2)
B022241029-1-2.pdf

Download (444kB)
[thumbnail of dapus] Text (dapus)
B022241029-dp.pdf

Download (588kB)
[thumbnail of full teks] Text (full teks)
B022241029-fullll.pdf
Restricted to Repository staff only until 21 May 2028.

Download (1MB)

Abstract (Abstrak)

Latar Belakang: Penerbitan sertifikat hak atas tanah di atas tanah reklamasi menimbulkan problem yuridis yang kompleks karena bersinggungan dengan dua rezim hukum, yakni pertanahan (UUPA dan PP Nomor 18 Tahun 2021) serta kelautan/Tanah Reklamasi (UU Nomor 1 Tahun 2014 jo. UU Nomor 27 tahun 2007). Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab pemerintah daerah dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta implikasi hukum dari penerbitan sertifikat hak atas tanah di atas tanah hasil reklamasi di Kota Makassar. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder yang bersumber dari literar, artikel , jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya. Bahan hukum selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk memberikan preskripsi terhadap isu hukum penelitian. Hasil: Penelitian inii menunjukkan bahwa (1) penerbitan sertifikat tanah di atas tanah reklamasi wajib didahului dengan pemenuhan syarat yuridis ,administratif dan teknis termasuk adanya izin reklamasi dan penetapan status hukum tanah serta kesesuaian dengan RTRW/RZWP3K. Penerbitan sertifikat yang tidak memenuhi ketentuan berimplikasi pada cacat yuridis administratif yang berpotensi menimbulkan sengketa pertanahan dan membuka ruang bagi pembatalan sertifikat melalui mekanisme hukum; (2) kelemahan koordinasi kelembagaan BPN-KKP-Pemerintah Daerah menjadi faktor terjadinya pelanggaran asas legalitas, kehati-hatian dan prinsip pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah. Kesimpulan: menyatakan bahwa kepastian hukum yang ideal bersifat integratif, menggabungkan legalitas formil dengan keadilan sosial dan keberlanjutan ekologis agar kebijakan sertifikasi reklamasi tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga berkeadilan dan berkelanjutan.

Item Type: Thesis (Thesis)
Uncontrolled Keywords: Kata Kunci: Tanah Reklamasi, Sertifikat Tanah, Kepastian Hukum, Kewenangan, Regulasi
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions (Program Studi): Fakultas Hukum > Kenotariatan
Depositing User: - Nurhasnah
Date Deposited: 13 Jul 2026 05:29
Last Modified: 13 Jul 2026 05:29
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/56493

Actions (login required)

View Item
View Item