IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENAGGULANGAN PARKIR LIAR DI KOTA MAKSASSAR = IMPLEMENTATION OF LOCAL GOVERNMENT POLICIES IN COMBATING ILLEGAL PARKING IN MAKSASSAR CITY

Muhammad Alif Putra Dharmawan, dibimbing oleh Prof. Dr. Rasyid Thaha., M.Si., judul skripsi: Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Parkir Liar di Kota Makassar Latar belakang. Dengan berkembang pesatnya fenomena urbanisasi mengakibatkan pertumbuhan populasi yang pesat seperti yang terjadi di kota kota besar termasuk Makassar. Sebagai salah satu kota besar di Indonesia dengan perkembangan ekonomi dan populasi yang signifikan. Kota Makassar, sebagai pusat perdagangan dan bisnis di Sulawesi Selatan, yang di mana hal tersebut menyebabkan meningkatnya kebutuhan masyarakat dalam pemakaian transportasi. Meningkatnya pemakai kendaraan ini maka kebutuhan atas lahan parkir juga meningkat, pengguna kendaraan akan berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk berhenti sementara. Kota Makassar memiliki tantangan tersendiri dalam pengelolaan transportasi publik dan fasilitas pendukung, termasuk parkir. Terdapat berbagai permasalahan dalam pengelolaan parkir, mulai dari munculnya oknum tidak bertanggung jawab yang mengatur parkir secara ilegal, hingga banyaknya kendaraan yang diparkir di badan jalan sehingga menimbulkan kemacetan. Pemerintah Kota Makassar telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum sebagai dasar penanggulangan parkir liar. Namun, dalam implementasinya, kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis dokumen dan wawancara terhadap pemangku kepentingan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan parkir liar di Kota Makassar belum berjalan optimal. Komunikasi kebijakan telah dilakukan, namun pemahaman juru parkir terhadap peraturan daerah masih belum merata. Keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana menjadi kendala utama pengawasan. Disposisi pelaksana telah menunjukkan komitmen, namun kesadaran masyarakat dan juru parkir masih rendah. Struktur birokrasi telah berjalan, meskipun SOP belum tertulis secara formal. Selain itu, pengawasan, penegakan hukum, serta ketersediaan fasilitas parkir yang belum memadai menyebabkan praktik parkir liar masih terus terjadi.