INTERACTIVE GOVERNANCE DALAM PENCEGAHAN KONFLIK BERNUANSA AGAMA DI KOTA MAKASSAR = INTERACTIVE GOVERNANCE IN THE PREVENTION OF RELIGION- BASED CONFLICTS IN MAKASSAR CITY

Ansyar. Interactive Governance dalam Pencegahan Konflik di Kota Makassar. (Dibimbing oleh Sukri dan Suparman Abdullah) Penelitian ini mengkaji praktik interactive governance dalam pencegahan konflik bernuansa agama di Kota Makassar. Analisis dilakukan dengan menggunakan kerangka tata kelola interaktif Kooiman (2003) yang mencakup dimensi diversity, complexity, dan dynamics, serta elemen tata kelola, mode of governance, dan tingkatannya (governance orders). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Informan penelitian meliputi Kepala Badan dan Kepala Bidang Ketahanan Ekososbud Kesbangpol Kota Makassar, Sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Densus 88, Kasat Intel Polrestabes, Ketua Nahdlatul Ulama, Sekretaris Pemuda Muhammadiyah, Wakil Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Kota Makassar, Sekretaris Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT), Ketua Persatuan Gereja Sulawesi Selatan, dan Pimpinan Redaksi MataKita.co. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, verifikasi, dan penarikan kesimpulan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa: (1) Keragaman aktor belum terkelola secara inklusif karena kelompok informal dan radikal belum terlibat, koordinasi masih lemah, dan dukungan sumber daya tidak stabil sehingga pencegahan konflik bersifat reaktif; (2) Kompleksitas pencegahan konflik tetap tinggi akibat koordinasi yang tidak terpadu, sifat masalah yang multidimensional, dan kewenangan daerah yang terbatas, sehingga upaya pencegahan berjalan parsial; dan (3) Dinamika pencegahan konflik masih lemah karena dipengaruhi perubahan sosial-ekonomi, ketidakpastian anggaran, serta minimnya inovasi dan adaptasi teknologi. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan model interactive governance yang diperkuat dengan dimensi partisipasi dan peningkatan pemahaman publik terhadap isu (public understanding of issue) sebagai prasyarat utama untuk menciptakan pencegahan konflik keagamaan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan di wilayah perkotaan.