AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK (STUDI KASUS : PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DI DINAS PUTR KABUPATEN PANGKEP) = PUBLIC SERVICE ACCOUNTABILITY (CASE STUDY: BUILDING APPROVAL SERVICES AT THE PANGKEP DISTRICT DAUGHTER OFFICE)

Muh Al Habsy (E01191070), Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Akuntabilitas Pelayanan Publik (Studi Kasus : Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung Di Dinas PUTR Kabupaten Pangkep), xvii + 35 halaman + 2 gambar + 4 tabel + 2 daftar pustaka + lampiran. Dibimbing oleh Prof. Dr. Hamsinah, M.Si Pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu kunci penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah. Penyelenggaraan pelayanan persetujuan bangunan gedung (PBG) menjadi salah satu bentuk pelayanan publik yang memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan infrastruktur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan akuntabilitas pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan PBG di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Pangkep. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, dengan informan yang terdiri dari Kepala Dinas PUTR, Kepala Sub Bidang, operator SIMBG, serta masyarakat pemohon PBG. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sesuai dengan model Miles dan Huberman. Fokus penelitian mengacu pada model akuntabilitas pelayanan publik dari Hulme dan Turner yang mencakup legitimasi kebijakan, tingkat moral aparatur, kepekaan, keterbukaan, optimalisasi sumber daya, serta upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan PBG di Dinas PUTR Kabupaten Pangkep telah menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi. Proses pengurusan PBG berjalan tepat waktu sesuai estimasi, dengan hasil pelayanan yang sesuai ketentuan. Dinas PUTR berhasil mengoptimalkan penggunaan sumber daya melalui pemanfaatan sistem digital SIMBG, koordinasi internal, dan peningkatan kompetensi SDM. Meskipun masih terdapat tantangan pada aspek transparansi informasi dan partisipasi masyarakat, berbagai upaya perbaikan telah dilakukan melalui sosialisasi regulasi, pemanfaatan teknologi, dan peningkatan akses informasi publik. Kesimpulannya, pelayanan PBG di Dinas PUTR Kabupaten Pangkep telah berjalan secara profesional, akuntabel, dan selaras dengan prinsipprinsip pelayanan publik yang inklusif sebagaimana dikemukakan oleh Hulme dan Turner.