IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AFIRMATIF DALAM SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TAHUN 2024 = AFFIRMATIVE POLICY IMPLEMENTATION IN THE SELECTION OF CIVIL SERVANT CANDIDATES IN SOUTHWEST PAPUA PROVINCE IN 2024

Implementasi kebijakan afirmatif dalam seleksi Calon pegawai negeri sipil (CPNS) di provinsi Papua barat daya tahun 2024 masih menjadi sorotan karena masih belum optimalnya pelaksanaan kebijakan mengakomodir kebutuhan dan kepentingan orang asli papua. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pelaksanaan CPNS di Provinsi Papua Barat Daya yang mengalami berbagai tantangan kompleks sebagai daerah otomomi khusus dan provinsi pemekaran baru. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan analisis dokumen. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara terstruktur dengan Kepala bidang Pengembangan Kompetensi SDM Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Papua Barat Daya. Sumber data sekunder meliputi dokumen panitia seleksi CPNS, regulasi pemerintah pusat maupun daerah. Analisis data dilakukan melalui triangulasi sumber dan metode serta validasi temuan melalui cross-checking dengan berbagai pihak. Hasil penelitian ini menemukan sejumlah tantangan pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Dari sisi komunikasi, informasi mengenai afirmasi belum jelas, konsisten, dan merata, sehingga pemahaman Orang Asli Papua terhadap mekanisme afirmasi masih terbatas. Dari sisi sumber daya, keterbatasan SDM, anggaran, serta sarana prasarana membuat pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya efektif. Disposisi pelaksana menunjukkan komitmen dan integritas yang cukup baik, namun masih terkendala responsivitas dan konsistensi penerapan SOP. Sementara itu, struktur birokrasi telah mendukung mekanisme checks and balances melalui pembagian kewenangan yang jelas, tetapi koordinasi antarunit birokrasi dan kapasitas OPD masih perlu diperkuat. Penelitian merekomendasikan penguatan komunikasi, peningkatan kapasitas sumber daya, responsivitas pelaksana, serta optimalisasi koordinasi birokrasi dan peran Majelis Rakyat Papua (MRP).